Sementara itu, Wakil Ketua Komisi B DPRD Makassar, Hasanuddin Leo menilai alasan yang dikemukan Kadisdamkar sangat tidak rasional. Pasalnya, hal itu sudah rutin dilakukan setiap tahunnya.

“Saya kira persiapan administrasi itu tidak perlu lagi tinggal di print data yang sudah ada pencatatan administrasi itu dilakukan jika ada penambahan wajib retribusi,” jelasnya.(*)

---