Bulukumba dengan 109 desa, anggaran  Rp 68,536,282,000 tahap pertama Rp 41,121,769,200 , Enrekang, alokasi dana Rp 69,882,849,000  untuk 112 desa yang sudah cair Rp 41,929,709,400.

Luwu Utara, alokasi dana Rp 103,838,899,000 dana cair Rp 62,303,339,400 dengan jumlah 166 desa, kemudian Maros dengan jumlah desa 80, alokasi dana Rp 52,667,296,000 sudah cair Rp 31,606,377,600.

Pinrang dengan 69 Desa, alokasi dana Rp 44,300,780,000 dana yang tercairkan Rp 26,580,468,000, Sinjai, 67 desa Rp 43,157,455,000 yang cair, Rp 25,899,473,000, Soppeng jumlah desa 49, dana yang diterima Rp 32,916,959,000 sudah tercairkan Rp 19,750,175,400, serta Wajo dengan jumlah desa 128 alokasi dana diterima, Rp 87,194,141,000  sudah tercairkan Rp 52,316,484,600.

Rais menyebutkan, masih minimnya daerah mencairkan dana dana desa ini dicairkan oleh daerah karena masih minimnya kelengkapan dokumen dimana ini menjadi salah satu syarat dari kementerian jika ingin mencairkan dana desa, antara lain laporan penggunaan dana desa, realisasi seperti apa, laporan penyaluran dana desa.

“Kalau kabupaten belum melengkapi maka dana desa yang dialokasikan untuk mereka tentu tidak boleh cair, karena persyaratan seperti itu,” paparnya. (*)

---