Pemkab Tana Toraja Lakukan Moratorium APBD 2016

Rabu, 20 April 2016 | 20:29 Wita - Editor: Iin Nurfahraeni -

 

Tana Toraja, GoSulsel.com – Pemerintah Kabupaten Tana Toraja, melakukan moratorium atau pemberhentian sementara belanja modal, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2016. Ini merupakan salah satu langkah dari pemerintahan baru Tana Toraja, Bupati Nicodemus Biringkanae-Viktor Datuan Batara.

“Ini persoalan manajemen jadi tidak ada yang dilanggar,” ujar Nico ditemui GoSulsel.com , usai  menghadiri Sidang Paripurna di DPRD Tana Toraja (20/4/2016).

Lebih jauh,  Nico menjelaskan surat edaran mengenai penghentian sementara belanja modal APBD tahun 2016 telah dikeluarkan, dengan tujuan semua program yang ada dalam APBD disinkronkan dulu dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

“Kami akan melihat dulu, mana proyek yang dilaksanakan dinas PU, mana yang Tata Ruang, dan mana yang dari ADD, jangan sampai tumpang tindih,”ucapnya

Dia menjelaskan, pihaknya tidak pernah berniat pembangunan namun dengan surat edaran tersebut pemerintah akan melakukan penyesuaian antara anggaran yang tersedia dengan target dan tolak ukur pembangunan. Dengan begini uang digelontorkan  untuk proyek bisa diukur tingkat keberhasilannya.

“Ini istilahnya mereka (SKPD) kenali dulu programnya, sesuai target atau tidak dan bagaimana tolak ukur keberhasilannya. Jangan kita asal membuat program, asal membangun tanpa target dan tolak ukur yang jelas,” ungkap mantan Kepala Dinas PU Tana Toraja ini.

Sebelumnya, dalam rapat paripurna DPRD Tana Toraja yang digelar, Anggota Fraksi Golkar, Yariana Somalinggi, mempertanyakan surat edaran bupati terkait moratorium belanja modal APBD tahun 2016. Surat edaran itu, menurut Yariana, melanggar prinsip-prinsip Peraturan Daerah. Berikut, tidak sejalan dengan kebijakan pemerintahan Jokowi-JK tentang percepatan penyerapan anggaran.

Yariana juga menyatakan moratorium itu merugikan masyarakat karena program-program pembangunan yang seharusnya sudah dinikmati masyarakat menjadi tertunda. Selain itu, surat edaran bupati tersebut tidak pernah dibicarakan dengan DPRD sebagai wakil rakyat dan mitra pemerintah (*)

(Kontributor, Titus Samara/Go Cakrawala/Tana Toraja )

 

 

 


BACA JUGA