anies baswedan/sumber: indosport

Teguran Mendagri ke Anis Baswedan Dinilai Diskriminatif

Kamis, 20 Desember 2018 | 08:03 Wita - Editor: Andi Nita Purnama - Reporter: Muhammad Fardi - GoSulsel.com

MAKASSAR, GOSULSEL.COM — Teguran Mendagri kepada Gubernur DKI Jakarta, Anis Baswedan dinilai adalah bentuk perilaku diskriminatif berlebihan. Pasalanya, jika salam dua jari yang dilakukan oleh Anis adalah representasi pernyataan dukungan ke pasangan Prabowo-Sandi, maka Mendagri mestinya harus berani menegur sejumlah kepala daerah lainnya yang secara terang-terangan mendukung pasangan Jokowi-Ma’ruf.

Pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Makassar, Andi Luhur Priyanto menilai sebenarnya, tidak ada kepala daerah yang betul-betul netral di kontestasi sepenting Pileg dan Pilpres.

“Mereka adalah patron politik di daerahnya. Dukungan langsung maupun simbolik, tentu berpengaruh pada elektabilitas. Apalagi secara regulasi, kepala daerah memang dibolehkan menjadi tim pemenangan, dengan sejumlah syarat,” kata Luhur.

Meskipun demikian, lanjutnya sudah ada regulasi yang membatasi agar dukungan politik itu, tidak membuat fragmentasi dalam aktivitas pelayanan publik. Di luar regulasi, tentu juga ada demarkasi etis bagi seorang pejabat pemerintahan.

“Saya kira Kemendagri dan Bawaslu, perlu fair dan tidak diskriminatif mengawal regulasi tentang keberpihakan itu. Harus dilihat secara objektif, perilaku kepala daerah itu. Jangan menegakkan aturan dengan cara yang tidak adil, dan justru berpotensi menyalahgunakan kekuasaan,” tandasnya.

Di Sulsel misalnya, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah dan Wali Kota Makassar Moh Ramdhan “Danny” Pomanto memberikan dukungan ke Joko Widodo – KH. Ma’ruf Amin. Bahkan Danny masuk dalam daftar Ketua Dewan Pembina Jokowi-Ma’ruf di Makassar.

“Ya itulah yang menjadi pertanyaan banyak pihak. Semacam ada perlakuan diskriminatif,” kata pengamat politik dari Universitas Bosowa Makassar, Arief Wicaksono saat dikonfirmasi.

Bahkan dia menyebutkan, bukan hanya Gubernur NA dan Danny, tapi juga beberapa menteri di forum internasional mendukung Jokowi-Ma’ruf.

“Saya pikir kalau kita mau menegakkan aturan, ya jangan pilih-pilih, semua harus ditegur, karena aturan dibuat bukan untuk dilanggar,” tegasnya.

Jika teguran Kemendagri itu dibiarkan, hal ini memungkinkan jadi bumerang bagi Jokowi. “Tergantung sebenarnya dari respon-respon pemerintahan Jokowi dan juga KPU. Kalau dibiarkan pasti akan jadi bumerang,” tandasnya.(*)


BACA JUGA