MAKASSAR, GOSULSEL.COM – Pengamat Ilmu Pemerintahan dari Universitas Muhammadiyah Makassar, Andi Luhur Priyanto menyebut rekayasa sosial Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) jilid II di Kota Makassar sulit tercapai, sebab terjadi perbedaan orientasi di internal pemerintah.

“Harapan PSBB tahap II ini menjadi medium Social engineering sulit tercapai. Masih terjadi perbedaan orientasi PSBB di internal pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah,” kata Luhur, Senin (11/5/2020).

Upaya menyeimbangkan kepentingan penanggulangan wabah dan penyelamatan ekonomi, membuat pemerintah dilematis. Situasi yang membuat kacaunya penegakan regulasi di tingkat lapangan.

“Penegakan aturan yang keras dan menimbulkan deterence effect (effect jera) pada pelaku usaha yg melanggar oleh aparat Satpol dan Badan Pelayanan Perizinan berakhir dengan anulir keputusan oleh institusi pemerintahan yang lebih otoritatif,” kata Luhur.

Dia menilai, sulit menegakkan aturan secara konsisten, jika tidak tidak ada kesamaan orientasi di seluruh tingkatan pemerintahan.

“Bagaimana mau menertibkan toko-toko non-pangan secara adil, kalau pemerintah juga berharap tetap terjadi pergerakan aktivitas ekonomi,” tandasnya.(*)

---