14 Kabupaten dan Kota di Sulsel Raih Predikat Peduli HAM, Gubernur NA Apresiasi Kemenkumham
MAKASSAR, GOSULSEL.COM – Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulsel memperingati Hari HAM Sedunia yang ke-72. Dengan tema ‘Recover Better Stand Up For Human Rights’, kegiatan berlangsung di Ballroom Sandeq Hotel Claro, Senin (14/12/2020).
Adapun kegiatan ini dilakukan secara virtual bersama Kemenkumham RI dan dibuka langsung oleh Menkumham, Yasonna Laoly. Kemudian dihadiri Kepala Kanwil Kemenkumham Sulsel, Harun Sulianto, Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah (NA), Pj Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin, dan sejumlah Bupati dan Wali Kota.
Dalam sambutannya, Menkumham RI, Yasonna Laoly meminta kepada seluruh pihak agar saling membantu dalam penegakan HAM di Indonesia. Hal itu penting, menurutnya, demi menjaga kesatuan bangsa.
“Kita berharap agar seluruh pemangkau dapat bekerjasama dalam penegakan HAM di Indonesia, agar menjadi bangsa yang tangguh dan maju,” katanya.
Tak hanya memperingati Bari HAM Sedunia. Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan penyerahan piagam penghargaan kepada Bupati dan Wali Kota yang dianggap berprestasi oleh Kemenkumham Sulsel.
Dalam sambutannya, Nurdin Abdullah menyampaikan ucapannya kepada Kemenkumham. Sebab selalu mendukung upaya pemerintah.
“Saya mewakili bupati/wali kota yang menerima penghargaan hari ini menyampaikan terima kasih kepada Kemenkumham atas support yang diberikan kepada kita semua. Semoga prestasi ini dapat dipertahankan kedepannya,” kata Nurdin.
Berdasarkan Permenkumham Nomor 34 Tahun 2016 14 Kabupaten dan Kota meraih predikat Peduli HAM. Diantaranya, Makassar, Palopo, Parepare, Bantaeng, Barru, Bone, Luwu Timur, Luwu Utara, Maros, Pinrang, Sidenreng Rappang, Sinjai, Soppeng, dan Toraja Utara.
Ada tujuh indikator yang berhasil diterapkan 14 Kab/Kota tersebut. Seperti Hak atas Kesehatan, Pendidikan, Perempuan dan Anak, Kependudukan, Pekerjaan, Perumahan yang layak dan Lingkungan yang berkelanjutan.
Tujuh Kabupaten dan Kota lainnya hanya mendapat penghargaan cukup peduli HAM. Yakni Bulukumba, Jeneponto, Luwu, Pangkajene dan Kepulauan, Kepulauan Selayar, Takalar dan Wajo. (*)
