Kanwil Kemenkumham Sulsel meraih peringkat terbaik pertama dalam PBH Tahun 2020 Kategori Sedang pada Penganugerahan Access To Justice Award Tahun 2021 di Jakarta, Kamis (25/02/2021)

Keren, Kanwil Kemenkumham Sulsel Raih Peringkat Pertama PBH

Sabtu, 27 Februari 2021 | 08:48 Wita - Editor: Andi Nita Purnama - Reporter: Agung Eka - Gosulsel.com

MAKASSAR, GOSULSEL.COM — Kanwil Kemenkumham Sulsel meraih peringkat terbaik pertama dalam Penyelenggaraan Bantuan Hukum (PBH) Tahun 2020 Kategori Sedang. Penghargaan ini diberikan langsung  oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM RI Edward O.S. Hiariej kepada Kepala Kakanwil, Harun Sulianto pada Penganugerahan Access To Justice Award Tahun 2021 di Jakarta, Kamis (25/02/2021).

Edward O.S. Hiariej memberikan apresiasi kepada kepada Kantor Wilayah Kemenkumham RI yang dengan sangat baik menyelenggarakan bantuan hukum di daerah. Tingkatkan terus kualitas layanan bantuan hukum kepada masyarakat. 

Edward mengatakan bahwa pelaksanaan pemberian bantuan hukum di Indonesia perlu dibanggakan. Sebab, sudah menjadi percontohan dunia. 

“Hal ini karena Indonesia adalah satu-satunya negara yang mengelola layanan pemberian Bantuan Hukum terhadap masyarakat miskin dengan cara bekerjasama dengan NGO/CSO. Yang mana biasanya dalam suatu negara, NGO/CSO ini adalah oposan dengan pemerintah,” katanya.

Sementara itu, Kepala BPHN Kemenkumham RI, Benny Riyanto menjelaskan, pemberian anugrah dan apresiasi kepada Kanwil Kemenkumham atas penyelenggaraan PBH tahun 2020 sebagai bentuk dukungan serta dorongan kepada Kantor Wilayah. Agar meningkatkan layanan bantuan hukum kepada masyarakat.

Di sisi lain, Harun Sulianto menjelaskan bahwa Kanwil Kemenkumham Sulsel memperoleh penghargaan dengan nilai tertinggi kategori sedang. Dengan jumlah penyelenggara bantuan hukum yakni antara 11 sampai 30.

Disebutkan Harun, ada enam Indikator yang dinilai dalam penghargaan ini. Diantaranya, Serapan Anggaran Bankum Litigasi dan Nonlitigasi, Tambahan Addendum Litigasi dan Nonlitigasi, Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan (Diseminasi Perda & Monev), Pelaksanaan E-Monev Bankum dan IKP, Selisih prosentase serapan antara Omspan dan Sidbankum dan Jumlah PBH.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Sulsel, Anggoro Dasananto mengatakan bahwa tahun lalu, ada 20 OBH yang terakreditasi. Kemudian bekerjasama dengan Kemenkumham Sulsel dan realisasi anggaran sebesar 99,6 persen.

“Capaian ini perlu dipertahankan. Ini karena  sinergi dan kolaborasi yang baik. Harapannya masyarakat makin mudah  memperoleh pelayanan hukum,” tandasnya.(*)


BACA JUGA