PINRANG, GOSULSEL.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pinrang menggelar Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Rekomendasi DPRD Pinrang atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pinrang Tahun 2020. Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Pinrang Muhtadin, Senin (12/04/2021).

Rekomendasi yang diserahkan secara resmi itu disertai catatan ke sejumlah OPD. Ada tujuh OPD yang mendapat catatan khusus dari DPRD

Wakil Ketua DPRD Syamsuri memaparkan sejumlah rekomendasi. Diantaranya, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan daerah DPRD mendorong adanya upaya dan langka-langkah Pemerintah Daerah terkait hutang Retensi pada Pihak Ketiga.

“DPRD juga mendorong program strategis terkait peningkatan PAD dari sektor PBB serta Pajak Restoran, Hotel, Rumah Makan dan Usaha lainnya, selain itu penentuan Zona Nilai Tanah(ZNT) agar melibatkan tokoh masyarakat, pertanahan, pelaku usaha serta pemerintah setempat,” urainya.

Lalu, Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura direkomendasikan agar bantuan hibah ke masyarakat berupa barang kiranya lebih selektif dalam penentuan kelompok penerima hibah. Serta melakukan evaluasi dan monitoring sesuai regulasi yang berlaku .

Soal ketersediaan/distribusi pupuk bersubsidi bagi petani, tambahnya, sekiranya dapat dinikmati secara merata, serta adanya pendataan petani untuk mendapatkan kartu tani terkait aset daerah (Pengelolaan Sawah) di Kecamatan Cempa. Sebab menjadi sorotan masyarakat dan agar mengambil langkah strategis terkait pengelolaan sehingga dapat meningkatkan PAD dari sektor pertanian

Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang pun diminta melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi terkait aktifitas di Pelabuhan Marabombang Kecamatan Suppa. Di mana dampaknya menimbulkan kerusakan jalan di sekitar lokasi tersebut.

“Penerangan lampu jalan ditingkatkan sehingga masyarakat dapat menikmati secara merata, Infrasktur jalan Poros Lome- Batulappa. Penataan tata ruang terhadap pembangunan Gudang yang ada di wilayah kota Pinrang yang tidak sesuai regulasi dan Zonasi wilayah Pergudangan,” jelasnya.

Selanjutnya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan direkomendasikan untuk memprioritaskan masalah pengangkatan tenaga guru honorer dan honorer pengangkatan perjanjian kontrak. Serta meningkatkan Sarana dan prasarana pendidikan di daerah terpencil dan memperhatikan anak-anak yang putus sekolah bagi masyarakat kurang mampu.

Dinas Parawisata Pemuda dan Olahraga, Dewan meminta adanya regulasi yang bisa meningkatkan PAD di sektor Parawisata yang saat ini dikelola pemerintah. Yakni Pengelolaan permandian air panas sulili, wakka dan ammani)

Sementara itu, Dinas Perindustrian Perdagangan, Energi dan Mineral diinginkan dewan, agar mengambil kebijakan strategis guna mengoptimalkan pengelolaan aset daerah. Utamanya pengelolaan Pasar Sental Pinrang, Pasar Paleteang serta adanya peningkatan Pengelolaan parkir di Pasar Senteral Pinrang, Pasar Kecamatan sehingga dapat meningkatkan PAD.

Selain itu potensi tambang diharapkan Pemerintah Daerah mengambil langkah terkait tambang yang ada di wilayah Kabupaten Pinrang. Serta berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi tentang mekanisme pengelolaan tambang yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi serta membentuk tim penegakan peraturan daerah.

“Kalau Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah agar memaksimalkan pendampingan atau pembinaan terhadap pelaku usaha UMKM,” bebernya.

Bupati Pinrang, Andi Irwan Hamid usai menerima rekomendasi itu mengatakan, akan menjadi catatan dan perhatian pihaknya ke depan. Ini dalam optimalisasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan

“Dengan begitu, nantinya bisa berjalan berbagai kebijakan, tindakan, program maupun kegiatan yang dapat dilaksanakan dengan baik. Semua OPD saya segerea instruksikan untuk follow-up rekomendasi itu,” tutupnya. (*)

---