MAKASSAR, GOSULSEL.COM – Ketua Perhimpunan Hotel Restoran Indonesia (PHRI) Sulsel, Anggiat Sinaga berharap pemerintah mencabut kebijakan larangan buka puasa bersama Aparatur Sipil Negara (ASN). Sebab, berdampak pada pengunjung hotel dan restoran.

“Bulan Ramadan sudah sangat dipahami oleh pekerja hotel dan restoran bahwa akan anjlok tingkat huni. Kegiatan-kegiatan pertemuan nyaris tidak ada dan kunjungan ke rumah makan berkurang sehingga tidak heran jika tingkat huni hanya running kisaran 20-25% saja,” ujarnya, Minggu (26/3/2023).

Kondisi bulan puasa hunian sepi sudah menjadi siklus tahunan dan tidak sesuatu yang mengagetkan lagi akan tetapi yang sangat berbeda tahun ini bahwa buka puasa (bukber). Yang menjadi target utama untuk mengisi kondisi yang dalam sepi serta membantu cash flow hotel dan restoran juga langsung sepi pasca anjuran pemerintah yang melarang pejabat dan aparatur pemerintah untuk lakukan buka puasa bersama.

Anggiat Sinaga memberi penegasan, kalau dengan alasan Covid-19 rasanya kurang tepat. Sebab, jauh sebelumnya konser musik skala besar-besaran sudah terselenggara dengan baik, kegiatan kegiatan nasional sudah berjalan normal tanpa ada efek covid.

“Pemerintah tidak berpikir efek negatif terkait kebijakan larang melarang buka puasa karena akan memberi multi flier effek terhadap kelangsungan usaha hotel dan restoran penyumbang PAD terbaik di setiap daerah, selain itu, pemerintah tidak berpikir dampak usaha UKM pemasuk bahan makanan ke hotel dan restoran juga akan mengurangi potensi omzet mereka karena sepi orderan dari hotel dan restoran,” tambah Anggiat

Anggiat pun berharap imbauan ini bisa segera ditindaklanjuti agar pergerakan usaha bisa berjalan ditengah kondisi masih sepi “Karena buka puasa bersama sudah menjadi andalan untuk membantu cash flow hotel dan restoran,” tukasnya. (*)

---