Maros, GoSulsel.com – Pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) pungutan liar (Pungli) di jembatan timbang Kabupaten Maros yang melibatkan enam pegawai Dishub, satu PNS dan lima tenaga honorer pada Kamis (20/10/2016) sekitar pukul 23.00 Wita, mendapat perhatian khusus oleh Lembaga Bantuan Hukum di Maros.

“Semua pelaku harus diberantas, termasuk yang beredar issu bahwa pelaku mengaku telah membagi-bagikan hasil punglinya ke beberapa oknum wartawan, nah jika issu ini benar, maka harus diusut tuntas kepada siapa saja yang menikmati hasil pungli ini,” jelas Direktur LBH Salewangan Maros. A. Fadli Abi Rafdi, SH saat berbincang dengan GoSulsel.com.

Tak hanya itu, Once sapaan A. Fadli yang pernah mengenyam Ilmu Hukum di UMI ini menegaskan bahwa pemberantasan pungutan liar ini tidak berhenti kepada oknum pegawai namun mesti dilakukan pengusutan ke tingkat pimpinan.

“Jangan hanya menangkap yang pegawai dan honorer saja, namun mesti dilakukan pengusutan ke tingkat atas (pimpinan) karena tidak menutup kemungkinan pimpinan mereka juga ikut terlibat,” tambah Once.

Ia pun menerangkan, pungli di jembatan timbang di Maros merupakan sample sebagian kecil di Sulsel yang harus di berantas termasuk pos-pos lalu lintas di berbagai daerah.

---