SELAYAR, GOSULSEL.COM – Di sebuah ruang tamu sempit milik seorang warga di pelosok Kepulauan Selayar, suara riuh rendah anak-anak mengeja abjad terdengar tak beraturan. Dengan meja kayu sederhana yang rapi, tidak ada papan tulis yang kokoh menggantung. Hanya ada lantai semen dingin dan semangat yang dipaksa bertahan di tengah keterbatasan. Rabu (7/1/2026).

Sudah beberapa waktu terakhir, siswa-siswi sekolah dasar (SD) Inpres 124 Tambolongan Timur  harus “menumpang” belajar. Gedung sekolah mereka, tempat mimpi-mimpi kecil dirajut, mendadak sunyi. Pintu terkunci rapat oleh sengketa lahan. Pemilik tanah menuntut kompensasi sebesar Rp35 juta —sebuah angka yang terasa setinggi langit bagi warga desa dan pihak sekolah.

Namun, di tengah kebuntuan birokrasi dan jerit sunyi pendidikan itu, muncul sesosok pria berseragam cokelat yang memilih jalan tak biasa. Ia adalah Iptu Sukarman, Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Kepulauan Selayar.

Kasat Reskrim yang hari-harinya biasanya dihabiskan dengan berkas perkara, pengejaran kriminal, atau olah tempat kejadian perkara. Namun, nurani Sukarman terusik saat mendengar kabar tentang anak-anak yang terusir dari sekolahnya sendiri.

Ia tahu, menunggu anggaran pemerintah turun mungkin akan memakan waktu berbulan-bulan, sementara waktu belajar anak-anak tak bisa di jeda. Tanpa banyak bicara dan tanpa sorot kamera publik di awal aksinya, Iptu Sukarman melangkah ke kantor koperasi Primkoppol Polres Kepulauan Selayar.

Bukan untuk menyimpan uang, melainkan untuk “ngutang”. Ia mengajukan pinjaman pribadi sebesar Rp35 juta—sebuah beban finansial yang harus ia cicil dari gajinya setiap bulan—hanya untuk membayar tuntutan pemilik lahan agar segel sekolah kembali dibuka.

“Yang menjadi pertimbangan utama adalah kepentingan anak-anak. Kami melaksanakan perintah Kapolres Kepulauan Selayar bapak AKBP Didid Imawan agar persoalan ini segera selesai, sehingga proses belajar mengajar bisa kembali berjalan dan hak anak-anak untuk mendapatkan pendidikan tidak terabaikan,” ujar Iptu Sukarman saat dikonfirmasi mengenai aksi itu.

Uang hasil “ngutang” di koperasi itu langsung ia serahkan sebagai kompensasi kepada Abdul Aziz dan Ibu Rading yang mengaku sebagai pemilik lahan saat dilakukan mediasi. Seketika itu pula, gembok yang merantai sekolah dibuka. Anak-anak yang tadinya berdesakan di teras warga, kini bisa kembali berlarian menuju kelas mereka.

Dipertemuan itu, lahir sebuah surat pernyataan tertulis diatas materai. Disaksikan Kepala Dinas pendidikan Kepulauan Selayar, Camat Bontosikuyu, Kepala Desa Tambolongan, Kanit Tipidkor, Kanit Tipidter dan kepala sekolah Inpres 124 Tambolongan Timur.

Aksi Iptu Sukarman ini menjadi buah bibir di Kepulauan Selayar. Ia tidak menggunakan wewenangnya sebagai penegak hukum untuk menekan pemilik lahan, melainkan menggunakan kemanusiaannya sebagai jalan keluar. Ia memilih “berkorban” secara personal demi memastikan lonceng sekolah kembali berbunyi.

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar Masdar J. Pratama, yang hadir langsung dalam pertemuan tersebut menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kepedulian Kasat Reskrim Polres Kepulauan Selayar. Ia menilai langkah yang diambil merupakan bentuk nyata sinergi dan kepedulian lintas sektor demi menjaga keberlangsungan pendidikan di daerah.

“Kami sangat mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih atas inisiatif dan kepedulian Kasat Reskrim Polres Kepulauan Selayar. Ini adalah langkah luar biasa demi memastikan anak-anak tetap bisa belajar, sembari pemerintah daerah menyiapkan penyelesaian anggaran sesuai mekanisme yang berlaku,” kata Masdar J. Pratama.

Setelah pembayaran kompensasi diserahkan, Abdul Aziz, menyatakan menerima pembayaran tersebut dan menjamin tidak akan ada lagi tuntutan di kemudian hari, serta membuka gembok dan segel sekolah. Hal itu ditegaskan dalam surat pernyataan yang menyebutkan bahwa permasalahan dianggap selesai dan SD Inpres Nomor 124 Tambolongan Timur dapat kembali digunakan untuk kegiatan belajar mengajar secara normal.

Sementara itu, sosok Iptu Sukarman kini menambah daftar panjang aparatur negara yang melampaui tugas pokoknya. Ia membuktikan bahwa polisi bukan sekadar penjaga keamanan atau pengejar pelaku kejahatan. Di tangannya, seragam polisi berubah menjadi simbol pelindung bagi mereka yang paling membutuhkan: anak-anak sekolah yang nyaris kehilangan harapan.

Langkah berani ini menjadi pengingat bagi banyak orang bahwa di tengah krisis kepercayaan publik, masih ada pribadi-pribadi seperti Sukarman yang ikhlas merogoh kocek pribadi—bahkan hingga berutang—untuk kepentingan sosial yang lebih besar.

Kini, bangunan sekolah itu kembali riuh. Papan tulis kembali dipenuhi coretan ilmu. Dan di balik itu semua, ada seorang polisi yang tiap bulannya merelakan slip gajinya terpotong, demi memastikan satu hal: pendidikan di ujung Sulawesi tidak boleh mati. (*)