MAROS, GOSULSEL.COM – Di tengah riuhnya keluhan anak muda soal harga properti yang melambung tinggi, Hijrah Rasyid (27) justru sudah punya rumah impiannya di Bumi Findaria Mas 3, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan.

Pagi itu, Sabtu (21/2/2026), Hijrah terlihat membersihkan teras rumahnya saat ditemui. Dia mengaku baru bisa beres-beres sebab seminggu sebelumnya harus mengajar dari pagi hingga sore di salah satu sekolah dasar negeri di Kota Makassar.

“Kalau akhir pekan, sudah waktunya untuk bersihkan rumah. Kalau hari biasa, paling langsung tidur,” ucapnya.

Adapun rumah Hijrah berlokasi di blok H-173. Hunian tipe 36 berukuran 6×12 meter persegi itu sudah dipasangi kanopi beserta pagar kayu.

Sembari membersihkan teras, dia sesekali menyapa tetangga yang lewat. Dari 250 unit rumah yang tersedia, 80 persen memang sudah terisi sehingga wajar jika perumahan ini sudah ramai.

“Bahkan kita punya grup arisan perumahan karena sudah banyak yang huni,” kata Hijrah.

Bumi Findaria Mas 3 merupakan salah satu perumahan subsidi yang dikelola PT Mandiri Pratama Putra. Pengembang pun telah berkerjasama dengan BTN untuk kemudahan penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

Jalan utama Bumi Findaria Mas 3, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Sabtu (21/2/2026)/FOTO: AGUNG EKA-GOSULSEL

Hijrah mengaku senang bisa punya rumah berkat KPR BTN. Tanpa membebani orang tua, perantau dari Curio, Kabupaten Enrekang itu kini bisa membayar cicilannya yang ringan dari hasil jerih payahnya sebagai guru.

“Yang penting bisa punya rumah sendiri. Biaya selanjutnya nanti dipikir,” ujar Hijrah.

Begitu juga dengan Andi Muhammad Ikhsan (30), pemilik rumah di Grand Sulawesi yang berlokasi di Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa.

Di Grand Sulawesi, Ikhsan turut mengambil rumah tipe 36 yang berada di blok U-252, sedikit jauh dari gerbang utama. Dia mengaku tidak punya pilihan lain sebab blok paling depan sudah terisi semua.

“Ada 300 lebih unit rumah namun cuma di blok belakang yang masih ada,” katanya saat dihubungi via telepon, Minggu (23/2/2026).

Namun pria asal Watansoppeng, Kabupaten Soppeng itu bersyukur bisa punya rumah sendiri. Ikhsan akhirnya bisa hidup nyaman bersama Hanifah Ahsan, istrinya dan dua anaknya, Ziqa dan Affan.

“Kasihan kalau harus kos sama istri apalagi kami sudah punya anak, masa harus tinggal di tempat kecil,” tambahnya.

Ikhsan mengajukan KPR melalui BTN. Saat itu, Grand Sulawesi melalui PT Arista Jaya sebagai pengembang perumahan subsidi sudah menjadi mitra strategis dari bank berbadan usaha milik negara itu.

“BTN menawarkan program ini jadinya saya ambil kesempatan untuk ajukan KPR,” ucap Ikhsan.

Kemudahan KPR Sejahtera Lewat Skema FLPP

Dulunya Hijrah tidak berharap banyak dengan gajinya yang di bawah Upah Mininum Regional (UMR) Makassar. Apalagi saat itu tersiar kabar harga properti yang terus tinggi sehingga muncul stereotip bahwa anak muda sulit punya rumah pribadi.

Gaji Hijrah sebagai guru hanya sekitar Rp2 juta sampai Rp2,5 juta per bulan tergantung banyak kelas yang diambil. Sementara UMR Makassar sudah di atas Rp3 jutaan (sekarang Rp4.148.719 di tahun 2026).

Meski begitu, Hijrah selalu bermimpi punya rumah sendiri untuk dihuni. Dia mengaku lelah harus nge-kos selama lima tahun terakhir sejak menjadi mahasiswa.

“Kalau kos itu tidak dimiliki padahal bayar sewa tiap bulan,” ucapnya.

Hijrah bisa saja meminta kepada orang tua untuk membantunya kredit rumah. Hanya saja, dia sadar bahwa membebani mereka di saat sudah kerja adalah hal paling tidak dewasa.

“Masa harus dibiayai lagi sementara saya sudah kerja,” cetusnya.

Di tanggal 23 September 2024, pucuk dicinta ulam pun tiba. Hijrah mendapat kesempatan punya rumah di Bumi Findaria Mas 3 setelah melihat adanya program Down Payment (DP) alias uang muka yang murah dengan cicilannya yang ringan.

Keringanan biaya itu dimaksudkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Beruntungnya, Hijrah masuk dalam kriteria tersebut.

Sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, MBR merupakan masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.

Adapun kriteria MBR dalam Peraturan Menteri (Permen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Nomor 5 Tahun 2025 didasarkan pada besaran penghasilan. Batas maksimal penghasilan MBR dibedakan berdasarkan status perkawinan dan zona.

Hijrah sendiri masuk dalam zona 2 yang meliputi wilayah Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Maluku, Maluku Utara, dan Bali. Batas penghasilannya sebesar Rp9 juta untuk yang tidak menikah dan Rp11 juta untuk yang sudah menikah, serta Rp11 Juta untuk peserta Tapera.

Untuk mendukung MBR punya rumah pertamanya, Kementerian PKP telah meluncurkan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), program subsidi yang kini dikelola oleh BP Tapera. Skema ini menawarkan suku bunga tetap 5% hingga 20 tahun, cicilan ringan, uang muka rendah (mulai 1 persen), serta bebas PPN dan BPHTB.

BTN kemudian menerapkan skema FLPP melalui produknya yaitu KPR Sejahtera untuk memudahkan MBR punya rumah pribadi. 

“Saya diminta mengajukan lewat BTN karena programnya sesuai dengan kondisi penghasilan saya waktu itu,” ujar Hijrah.

Beberapa persyaratan untuk mendapat KPR Sejahtera yaitu WNI berusia minimal 21 tahun, memiliki e-KTP, minimum masa kerja 1 tahun bagi karyawan dengan gaji tetap atau 2 tahun untuk wirausaha, dan penghasilan maksimal sesuai yang diatur dalam Permen PKP Nomor 5 Tahun 2025, dan menyampaikan NPWP dan SPT Tahunan PPH.

Hijrah pun melengkapi segala persyaratan untuk KPR Sejahtera. Berkas seperti slip gaji, e-KTP, hingga NPWP pribadi langsung disetor.

“Satu minggu saya lengkapi lalu lakukan pengajuan. Awalnya khawatir takut ditolak,” lanjutnya.

Sebulan kemudian, Hijrah mendapat persetujuan sebagai kreditur KPR Sejahtera. dengan membayar akad sebesar Rp22 juta. Kemudian cicilan flat sebesar Rp1,3 juta per bulan dengan tenor selama 15 tahun.

“Saya langsung telpon ibu di Enrekang untuk minta datang sebagai rasa syukur punya rumah,” ungkapnya.

Sama seperti Hijrah, Ikhsan juga memanfaatkan KPR Sejahtera untuk mendapatkan rumah di Grand Sulawesi pada 11 Desember 2024 lalu. Gaji minim sebagai seorang jurnalis menjadi alasannya memenuhi kriteria MBR.

Suasana di perumahan Grand Sulawesi, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan/FOTO: IST

Bedanya, Ikhsan mengetahui produk KPR dari BTN ini dari rekannya yang juga seorang jurnalis pada 20 Oktober 2024 lalu. Tanpa pikir panjang, dia langsung mengajukan kredit demi mendapatkan rumah pertamanya.

“Saya jadi nasabah BTN karena program FLPP. Ternyata cicilannya ringan daripada KPR yang lain,” ungkapnya.

Ikhsan memilih tenor 20 tahun dengan cicilan bulanannya sebesar Rp998 ribu. Menurutnya, angsuran ini lebih ringan sehingga sisa gaji bisa digunakan untuk kebutuhan rumah tangga.

“Saya juga kadang terima job penulisan untuk tambah uang cicilan,” katanya.

Jarak dari rumahnya ke tempatnya bekerja juga terbilang masih dekat, sehingga dia mengaku bisa cepat pulang beristirahat dan menghabiskan waktu bersama istri dan si buah hati.

“Punya rumah sendiri itu jadi lebih nyaman karena sudah ada tempat untuk pulang beristirahat dan quality time bersama keluarga,” tandas Ikhsan.

KPR Sejahtera BTN Dukung Program Tiga Juta Rumah

Sampai sekarang, pemerintah terus melaksanakan program tiga juta rumah dengan tujuan mengatasi backlog (kekurangan) perumahan yang tinggi, menyediakan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. 

Menurut Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, sebanyak 81 juta anak muda masih belum memiliki rumah, per Oktober 2025. Alasannya beragam namun yang paling sering dikeluhkan karena harga properti yang terus melambung setiap tahun.

Berdasarkan data BPS, rata-rata gaji karyawan usia 20-34 tahun ada di kisaran Rp2 jutaan pada 2019, Rp2,5 juta hingga Rp3,3 juta pada 2024. Artinya hanya naik sekitar 15-25 persen selama lima tahun.

Beda dengan harga rumah yang terus naik setiap tahun. Kenaikannya pun berkisar 7 hingga 10 persen jika merujuk pada data Bank Indonesia.

Kondisi ini memaksa mereka memilih untuk menempati indekos atau rumah kontrakan yang harus disewa tiap bulan. Meski sudah berkeluarga, pilihannya tetap sama lantaran biaya hidup yang semakin besar.

Dengan begitu, jumlah backlog kian bertambah. Saat ini sudah ada 9,9 juta keluarga termasuk pasangan muda yang belum punya rumah.

“Lalu 26 juta tinggal di perumahan yang tidak layak huni,” ujar Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan beberapa waktu yang lalu.

Formulasi melalui skema FLPP menjadi solusi untuk mensukseskan program tiga juta rumah. BTN melalui produk KPR Sejahtera berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan MBR terhadap hunian layak huni.

Di tahun 2025, kinerja BTN moncer dengan menyalurkan KPR Sejahtera FLPP yaitu 192.208 unit.

“Kami berkomitmen untuk terus memperluas akses pembiayaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagai bagian dari peran BTN sebagai mitra strategis pemerintah,” kata Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu dalam keterangan persnya di Jakarta, Selasa (17/02/2026).

Penyaluran KPR BTN program Tiga Juta Rumah dalam agenda Akad KPR Massal diluncurkan secara simbolis di kawasan Taktakan, Serang beberapa waktu yang lalu/FOTO: INT

BTN terus mendominasi penyaluran KPR Sejahtera FLPP. Hingga akhir 2026, realisasinya telah mencapai 6.749 unit. Angka itu lebih tinggi dari yang dilaporkan BP Tapera yaitu 4.160 unit lantaran masih dalam proses penagihan ke BP Tapera namun sudah diakadkan.

Untuk tahun 2026, Nixon mengatakan bahwa pemerintah telah menetapkan kuota nasional FLPP sebesar 350.000 unit. BTN pun mendapatkan alokasi kuota sebanyak 172.000 unit.

“BTN siap mengoptimalkan alokasi kuota yang diberikan dengan memperkuat kolaborasi bersama pemerintah, BP Tapera, serta mitra pengembang di berbagai wilayah,” tegasnya.

“Transformasi digital dan optimalisasi jaringan distribusi akan terus kami dorong agar proses pembiayaan semakin cepat, transparan, dan tepat sasaran,” tutup Nixon.

Menurut Sekretaris DPD Real Estate Indonesia (REI) Sulawesi Selatan, Khoiruman, modal pengalaman selama 76 tahun menjadi bukti produk KPR BTN terus mendapatkan kepercayaan seluruh masyarakat terkhsus MBR.

Hanya saja, Khoruman mewanti-wanti bahwa bank lain juga getol menyalurkan KPR FLPP untuk mensukseskan program tiga juta rumah. Sehingga, BTN diharap mampu meningkatkan pelayanannya.

“Tapi apapun itu BTN masih terdepan dalam mengawal program 3 juta rumah,” katanya saat dihubungi via telepon, Jumat (20/2/2026).

Dia juga berharap agar sinergitas antara pemerintah, BTN, dan pengembang diperkuat. Program tiga juta rumah tidak akan berhasil apabila peran masing-masing dilakukan setengah hati.

“Kita semua adalah saling membutuhkan untuk bersinergi menciptakan iklim usaha dan ekosistem yg bisa meningkatkan pertumbuhan dan perbaikan ekonomi kita semua,” tutupnya.

Kemudahan KPR Diakses Lewat balé by BTN

BTN tidak hanya berfokus pada penyaluran KPR. Perseroan juga terus bertransformasi seiring kecanggihan teknologi saat ini.

Untuk itu, super apps yang dinamai balé by BTN diluncurkan pada 9 Februari 2025 lalu, bertepatan dengan ulang tahun perusahaan yang ke-75.

Aplikasi balé memberikan banyak kemudahan, salah satunya pengajuan KPR Sejahtera FLPP melalui balé properti. Dengan fitur ini, pengguna bisa mencari properti yang sudah kerjasama dengan pengembang kemudian mengajukan KPR yang disubsidi oleh pemerintah tersebut.

“Inilah bentuk nyata komitmen BTN untuk menjadi mitra utama keluarga Indonesia dalam mewujudkan rumah impian mereka,” ujar Thomas Wahyudi, SEVP Digital Business BTN melalui keterangan resminya beberapa waktu yang lalu.

balé by BTN/FOTO: DOK BTN

Balé properti juga sering menghadirkan promo spesial. Semisal diskon 50 persen untuk biaya administrasi dan provisi bagi calon kreditur KPR Sejahtera dan KPR Tapera.

Berkat keunggulan pengajuan KPR online melalui balé properti telah mencapai lebih dari 38 ribu aplikasi, atau sekitar 21 persen dari total keseluruhan pengajuan KPR BTN.

“Balé Properti menjadi langkah strategis BTN dalam mendorong inklusi keuangan dan mempercepat akses terhadap hunian yang layak, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan generasi muda urban.

Ikhsan selaku kreditur KPR Sejahtera dari BTN juga merasakan kemudahan dari super apps itu. Dia bisa membayar cicilan rumahnya tanpa perlu ke minimarket atau kantor pengembang.

“Lewat aplikasi kalau mau bayar karena tidak menganggu pekerjaan juga,” katanya.

Dengan inovasi dari berbagai produknya, BTN terus menegaskan posisinya sebagai bank yang terdepan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat termasuk MBR untuk punya hunian murah dan nyaman. (*)