GOWA, GOSULSEL.COM — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa menegaskan komitmennya menghadirkan pembangunan yang merata dan berkeadilan dengan melibatkan perempuan, anak, dan penyandang disabilitas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk penyusunan RKPD Tahun 2027.

Wakil Bupati Gowa, Darmawangsyah Muin, mengatakan upaya memastikan ruang gerak yang aman dan setara bagi anak, perempuan, dan penyandang disabilitas merupakan tanggung jawab bersama. Ia menegaskan, kelompok tersebut tidak hanya menjadi objek perlindungan, tetapi juga harus diberi ruang pemberdayaan yang nyata.

“Melalui Musrenbang ini pemerintah hadir untuk mendengar kebutuhan spesifik masyarakat. Kita tidak hanya membangun fisik daerah, tetapi membangun ekosistem di mana setiap anak berhak atas rasa aman, setiap perempuan berdaulat atas potensinya, dan setiap penyandang disabilitas memiliki akses setara dalam kehidupan publik,” ungkapnya saat membuka Musrenbang Perempuan, Anak dan Disabilitas di Baruga Tinggimae, Rumah Jabatan Bupati Gowa, Kamis (26/02/2026).

Menurutnya, Musrenbang ini penting agar perencanaan pembangunan benar-benar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan. Ia juga menyoroti tantangan baru di era digital, di mana perlindungan tidak hanya diperlukan di dunia nyata, tetapi juga di ruang digital yang rawan kekerasan dan eksploitasi.

Darmawangsyah menyebut capaian kepemilikan akta kelahiran anak usia 0–17 tahun di Gowa telah mencapai 99,55 persen. Ia menegaskan, angka tersebut bukan sekadar administrasi, tetapi bentuk jaminan hak sipil dan masa depan anak-anak Gowa.

Sejalan dengan tema “Dari Perlindungan Menuju Pemberdayaan: Anak, Perempuan, dan Disabilitas untuk Gowa Berkeadilan”, Pemkab Gowa terus memperkuat berbagai program inklusif.

“Kita perkuat UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, bukan hanya sebagai tempat pengaduan, tapi sebagai pusat pemulihan dan edukasi. Fokus kita transisi dari perlindungan ke pemberdayaan, seperti pelatihan keterampilan digital bagi IRT, pengembangan bakat bagi anak-anak di ruang kreatif, serta pembukaan akses ekonomi inklusif dan lapangan kerja mandiri bagi saudara kita penyandang disabilitas,” jelasnya.

Ia juga meminta seluruh perangkat daerah tidak menjadikan usulan dalam Musrenbang sebagai formalitas belaka, tetapi sebagai prioritas program kerja yang selaras dengan arah pembangunan daerah.

“Kepada anak-anakku teruslah berani menyuarakan pendapat kalian, kaum perempuan teruslah menjadi penggerak ekonomi dan sosial yang cerdas, dan saudara kita disabilitas, kalian adalah bagian tak terpisahkan dari kemajuan Kabupaten Gowa,” pesan Darmawangsyah.

Sementara itu, Kepala Bappeda Kabupaten Gowa, Sujjadan, menjelaskan Musrenbang ini merupakan bagian dari tahapan penyusunan RKPD 2027 yang mengacu pada regulasi sistem perencanaan pembangunan nasional, perlindungan dan pemenuhan hak anak, pengarusutamaan gender, serta pemenuhan hak penyandang disabilitas.

“Ini menjadi wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Gowa dalam memastikan proses perencanaan pembangunan yang partisipatif, inklusif, dan berkeadilan,” jelasnya.

Dari sisi partisipasi, hasil Musrenbang menunjukkan sebagian besar usulan berhasil diakomodasi. Perwakilan disabilitas, Hannani, guru SD Inpres Pallangga, menyampaikan bahwa empat dari lima usulan yang diajukan telah masuk dalam perencanaan tahun 2026.

“Alhamdulillah bentuk perhatian pemerintah terhadap kami penyandang disabilitas sudah sangat baik, salah satunya selalu melibatkan kami dalam Musrenbang ini. Dimana 75 persen usulan kami mampu terakomodir di tahun ini,” pungkasnya.

Selain itu, 20 dari 21 usulan anak atau sekitar 95 persen telah terakomodasi, sementara usulan dari kelompok perempuan tercatat terealisasi 100 persen.

Kegiatan ini turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa, Andy Azis Peter, Kepala BPSDM Sulsel, para pimpinan SKPD, camat lingkup Pemkab Gowa, serta perwakilan organisasi perempuan, anak, dan disabilitas se-Kabupaten Gowa. (*)