MAKASSAR, GOSULSEL.COM – DPD Real Estate Indonesia (REI) Sulawesi Selatan (Sulsel) menegaskan dukungannya terhadap program tiga juta rumah. Pihaknya mendorong sinergi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah serta kejelasan tata ruang.

Sekretaris DPD REI Sulsel, Khoiruman, menyoroti pentingnya sosialisasi masif dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (Pemda). Menurutnya, dukungan Pemda sangat krusial, terutama terkait kebijakan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

“Pemerintah pusat perlu lebih mensosialisasikan program ini agar Pemda memberikan dukungan maksimal. Tujuannya agar masyarakat benar-benar bisa menikmati manfaat dari program pemerintah ini secara langsung,” ujar Khoiruman, Minggu (22/2/2026).

Urgensi Tata Ruang dan Kepastian Lahan

Selain masalah perizinan, REI Sulsel juga mendesak percepatan penyelesaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di setiap kabupaten/kota. Paling penting, kata dia, adalah memisahkan secara tegas mana lahan pertanian (LP2B) dan mana zona perumahan/permukiman.

Dengan sistem koordinat dan zonasi lahan yang ada saat ini, kepastian mengenai peruntukan lahan menjadi harga mati bagi pengembang.

“Hal ini membuat para pengembang memiliki kepastian dalam membebaskan lahan dan jelas dalam membangun. Sebab, kita semua adalah saling membutuhkan untuk bersinergi menciptakan iklim usaha dan ekosistem yang bisa meningkatkan pertumbuhan dan perbaikan ekonomi kita semua,” jelasnya.

Stimulus bagi Pengembang Menengah ke Bawah

DPD REI Sulsel juga mengajak seluruh pengembang untuk lebih berani melakukan ekspansi dan pembebasan lahan. 

Saat ini, pemerintah telah menyediakan fasilitas yang sangat meringankan bagi pengembang kelas menengah ke bawah, di antaranya, Kredit Konstruksi (KPP), KUR Perumahan dengan plafon hingga Rp5 Miliar yang dapat diambil sebanyak 4 kali, dan subsidi bunga yang hanya sebesar 5 persen.

“Sehingga sangat positif buat para pengembang untuk lebih berani explore pembangunan,” tutup Khoiruman. (*)