GOWA, GOSULSEL.COM — Pemerintah Kabupaten Gowa terus mendorong penguatan tata kelola perizinan kawasan perumahan dan permukiman agar sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Hal ini ditegaskan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Gowa, Rusdy Alimuddin, usai mengikuti Zoom Meeting Koordinasi Diskusi Perizinan Kawasan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Selasa (03/06/2025).

Dalam kegiatan yang berlangsung di Kantor Bupati Gowa tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Gowa, Andy Azis, turut hadir mewakili Pemerintah Kabupaten Gowa. Menurut Rusdy, keterlibatan langsung dari pimpinan daerah menjadi bentuk keseriusan Gowa dalam memperbaiki sistem perizinan yang selama ini menjadi sorotan.

“Forum ini sangat penting karena memberi ruang bagi daerah untuk menyampaikan tantangan yang dihadapi di lapangan, sekaligus menerima arahan kebijakan dari pemerintah pusat,” ujar Rusdy.

Ia menambahkan bahwa Dinas PUPR Gowa berkomitmen untuk terus melakukan pembenahan pada sistem perizinan, khususnya dalam memastikan bahwa setiap pengembangan kawasan permukiman mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan memperhatikan daya dukung lingkungan.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Gowa, Rusdy Alimuddin (kiri depan), mengikuti Zoom Meeting Koordinasi Diskusi Perizinan Kawasan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Selasa (03/06/2025)

“Ke depan, kami ingin perizinan di Kabupaten Gowa bisa lebih cepat, namun tidak mengabaikan aspek teknis dan kelestarian ruang. Kolaborasi seperti ini adalah kunci,” jelasnya.

Diskusi daring ini diikuti oleh berbagai daerah di Indonesia dan menjadi wadah tukar informasi mengenai inovasi, hambatan, dan strategi dalam pengelolaan kawasan perumahan dan permukiman. Rusdy menyampaikan, Gowa siap menerapkan hasil diskusi dalam kebijakan lokal untuk memperkuat regulasi dan pelayanan publik.

Dengan adanya forum koordinasi seperti ini, Rusdy berharap Kabupaten Gowa dapat menjadi daerah yang mampu menyeimbangkan pembangunan dengan pelestarian ruang, serta menjadi contoh dalam tata kelola perizinan yang tertib dan transparan.(*)