GOWA, GOSULSEL.COM — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gowa menegaskan komitmennya untuk terus mengawal arah kebijakan anggaran daerah agar tetap berpihak pada kepentingan rakyat. Hal ini disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Gowa dengan agenda Pandangan Umum Fraksi-Fraksi atas Nota Keuangan dan Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, Selasa (26/08/2025) di Ruang Rapat Paripurna DPRD Gowa.

Melalui pandangan umum yang disampaikan fraksi-fraksi, DPRD Gowa menekankan pentingnya prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam perubahan APBD 2025. Fraksi-fraksi memberikan catatan strategis agar kebijakan pemerintah benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta pemberdayaan ekonomi.

“Kami berharap Ranperda APBD Perubahan Tahun 2025 ini dapat tepat menyasar program prioritas daerah dan menyentuh langsung pada kebutuhan masyarakat,” tegas Kasim Sila dari Fraksi Amanat Nasional dalam pandangan umumnya.

Fraksi PPP menekankan perlunya penempatan SDM sesuai kompetensi dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Fraksi Gowa Sejahtera mendorong percepatan realisasi belanja modal, sementara Fraksi NasDem mendukung tema pembangunan Pemulihan Sosial Ekonomi Berkelanjutan yang diusung pemerintah.

Catatan lain datang dari Fraksi Golkar yang menyoroti tantangan transformasi digital dan keberlanjutan pembangunan. Fraksi Demokrat menekankan pentingnya tata kelola keuangan yang akuntabel melalui sistem informasi terintegrasi, sedangkan Fraksi Gerindra menyoroti fleksibilitas penggunaan anggaran serta peningkatan sarana pendidikan.

Wakil Ketua I DPRD Gowa, Hasrul Abdul Rajab menegaskan bahwa seluruh masukan dari fraksi merupakan bentuk keseriusan DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. “DPRD Gowa akan terus memastikan bahwa setiap rupiah anggaran daerah digunakan secara tepat sasaran dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang, dalam kesempatan yang sama menyampaikan apresiasi terhadap seluruh pandangan fraksi DPRD. Menurutnya, masukan dewan akan menjadi bahan penting dalam penyempurnaan arah kebijakan perubahan APBD 2025.

Rapat paripurna ini turut dihadiri perwakilan Forkopimda Gowa, Sekretaris Daerah, dan para Kepala SKPD lingkup Pemkab Gowa.

Dengan sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah, diharapkan perubahan APBD 2025 tidak hanya menjadi instrumen fiskal, tetapi juga instrumen sosial yang mampu mengurangi kesenjangan, memperkuat layanan dasar, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Gowa.(*)