MAKASSAR, GOSULSEL.COM – Ratusan warga Tikala, Toraja Utara, mendatangi kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan pada Rabu (1/10). Mereka geram. Persatuan Masyarakat Tikala menuding Kejati Sulsel setengah hati menindaklanjuti dugaan korupsi dan maladministrasi dalam penerbitan izin tambang galian C di wilayah mereka.

“Kejati Sulsel lamban. Setelah turun ke lokasi, tak ada lagi kabar. Ini mencurigakan,” kata Calvin Tandiarrang, tokoh masyarakat Tikala, dalam orasinya.

Warga menilai Kejati Sulsel tidak sejalan dengan Kejaksaan Agung yang belakangan gencar mengusung agenda bersih-bersih praktik korupsi di daerah. Menurut Calvin, kasus tambang di Tikala bukan sekadar soal perizinan yang cacat, melainkan juga ancaman serius terhadap warisan budaya Toraja.

“Ada situs kuburan batu, ada warisan leluhur kami di sana. Kalau tambang ini dibiarkan, habis sudah semuanya. Kami tidak akan tinggal diam,” ujarnya lantang.

Bagi warga, sikap diam Kejati Sulsel bisa memantik ketegangan. Calvin memperingatkan, jika penanganan kasus terus berlarut, konflik horizontal tak bisa dihindari. “Kami segera bersurat ke Kejagung. Kalau ini terus mandek, jangan salahkan kami bila muncul gesekan antarwarga,” katanya.

Di sisi lain, Kejati Sulsel membela diri. Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum), Soetarmi, mengatakan penyelidikan sudah dituntaskan oleh bidang intelijen dan kini menunggu tahap ekspose pimpinan. “Semua bukti sudah dikumpulkan. Pekan depan ditargetkan ekspose bersama Pak Kajati,” ujarnya.

Namun jawaban itu tak serta merta meredakan kecurigaan warga. Mereka menilai pernyataan Kejati hanyalah cara untuk menunda proses hukum. “Kami sudah terlalu sering mendengar janji. Kalau Kejati serius, buktinya mana?” Calvin menukas.

Di balik desakan itu, isu tambang galian C di Tikala memang sensitif. Selain soal kerusakan lingkungan, izin yang dikeluarkan pemerintah daerah disebut-sebut sarat praktik kongkalikong antara pemilik modal dan pejabat setempat. Sejumlah laporan warga bahkan menyebut adanya keterlibatan oknum aparat dalam membekingi aktivitas tambang.

Dengan tekanan warga yang kian keras, bola kini berada di tangan Kejati Sulsel. Publik menanti apakah lembaga hukum ini akan mengikuti jejak Kejagung yang agresif membongkar kasus korupsi, atau justru membiarkan kecurigaan warga bahwa hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas. (*)