MAKASSAR, GOSULSEL.COM – Universitas Kristen Indonesia (UKI) Paulus Makassar resmi membuka Program Doktor (S3) Hukum, setelah menerima Surat Keputusan (SK) pembentukan program dari LLDikti Wilayah IX Sultanbatara, Selasa (21/10/2025).

Penyerahan SK berlangsung di Aula Gedung Lilin Rektorat UKI Paulus dan disaksikan jajaran pimpinan universitas, dosen, serta mahasiswa pascasarjana. Momen itu sekaligus menandai kuliah umum perdana bagi mahasiswa angkatan pertama Program Doktor Hukum.

Rektor UKI Paulus, Prof. Agus Salim, mengatakan bahwa pembukaan program ini merupakan tonggak penting bagi kampus dalam upaya memperkuat kontribusi terhadap dunia pendidikan hukum di Indonesia, khususnya di kawasan timur.

“Keberhasilan ini adalah hasil kerja bersama seluruh civitas akademika UKI Paulus. Saat ini kami telah menerima 20 mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia yang menjadi angkatan pertama,” kata Agus dalam sambutannya.

Komitmen terhadap Mutu dan Integritas Akademik

Prof. Agus menegaskan, program doktor ini akan dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan mengutamakan mutu akademik. Ia menjelaskan, setiap mahasiswa akan mendapatkan bimbingan langsung dari para profesor dan doktor yang berpengalaman di bidang hukum.

“Kami akan menjalankan program ini sesuai dengan standar yang ditetapkan Kementerian. Ada dua profesor dan sejumlah doktor yang membina mahasiswa secara proporsional agar proses akademiknya berkualitas,” ujarnya.

Menurut Agus, UKI Paulus juga ingin menunjukkan bahwa sebagai universitas berbasis nilai Kristiani, kampus ini tetap terbuka dan inklusif bagi semua kalangan.

“Kami tidak membedakan agama. Selama seseorang memiliki kualitas dan integritas, mereka berhak mendapat kesempatan menjadi bagian dari UKI Paulus,” tegasnya.

Pembelajaran Hybrid dan Standar Global

Direktur Pascasarjana UKI Paulus, Prof. Yoel Passae, menjelaskan bahwa proses pembelajaran pada Program Doktor Hukum akan menggunakan sistem hybrid learning, kombinasi antara perkuliahan tatap muka dan daring.

Ia menambahkan, standar akademik program ini ditetapkan cukup tinggi.
“Mahasiswa diwajibkan memiliki skor TOEFL minimal 500, IPK minimal 3,0, serta mengikuti seminar baik nasional maupun internasional. Masa studi dirancang tiga tahun atau enam semester,” ujarnya.

Prof. Yoel berharap sistem ini dapat mendukung mahasiswa dari berbagai wilayah Indonesia untuk tetap bisa menempuh pendidikan tanpa hambatan geografis.

Diharapkan Lahirkan Intelektual Hukum Berkualitas

Kepala LLDikti Wilayah IX Sultanbatara, Andi Lukman, menyampaikan apresiasinya atas langkah UKI Paulus membuka Program Doktor Hukum. Menurut dia, inisiatif ini memperlihatkan komitmen kampus dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan tinggi, terutama dalam bidang hukum.

“UKI Paulus telah menunjukkan keseriusan dalam membangun mutu pendidikan hukum di Indonesia. Kami berharap program ini dapat melahirkan doktor hukum yang berintegritas dan mampu memberikan sumbangsih pemikiran untuk kemajuan bangsa,” katanya.

Peran Strategis UKI Paulus di Timur Indonesia

Pembukaan Program Doktor Hukum menegaskan posisi UKI Paulus sebagai salah satu perguruan tinggi swasta unggulan di kawasan timur Indonesia. Kampus ini diharapkan menjadi wadah lahirnya pemikir dan peneliti hukum yang mampu menjawab tantangan zaman dengan pendekatan ilmiah dan etis.

Dengan visi menjadi universitas yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing global, UKI Paulus terus memperluas kontribusinya tidak hanya dalam pendidikan, tetapi juga dalam membentuk sumber daya manusia yang berorientasi pada nilai keadilan dan integritas.

“Langkah ini adalah bagian dari komitmen UKI Paulus untuk terus maju dan menjadi pusat keunggulan pendidikan hukum di Indonesia bagian timur,” ujar Prof. Agus. (*)