GOWA, GOSULSEL.COM — Wakil Bupati Gowa, Darmawangsyah Muin, menerima kunjungan kerja Komisi E DPRD Provinsi Sulawesi Selatan di Baruga Pattingalloang, Kantor Bupati Gowa, Kamis (06/11/2025). Dalam pertemuan itu, ia menyampaikan berbagai persoalan yang sedang dihadapi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa, terutama terkait pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2026 oleh pemerintah pusat.

“Kami minta Komisi E DPRD Sulsel dapat terus menjadi jembatan komunikasi antara Pemkab Gowa dan Pemprov Sulsel dalam mencari solusi atas berbagai persoalan anggaran yang dihadapi daerah,” ujarnya.

Menurut Darmawangsyah, pemotongan anggaran ini sangat berpengaruh terhadap kemampuan keuangan daerah. Karena itu, ia meminta Pemerintah Provinsi Sulsel untuk segera menyelesaikan kewajiban Dana Bagi Hasil (DBH) yang belum dibayarkan selama dua tahun terakhir.

“Transfer daerah dari pusat sudah mengalami pemotongan yang luar biasa. Dalam situasi ini, kami berharap Pemerintah Provinsi Sulsel juga memperhatikan hak Kabupaten Gowa atas DBH yang belum terbayar selama dua tahun. Kami dijanjikan penyelesaiannya hanya tiga bulan, tapi hingga kini belum terealisasi,” jelasnya.

Selain soal DBH, Wabup Gowa juga menyoroti pengurangan tanggungan Pemprov terhadap BPJS Kesehatan. Ia menjelaskan, bantuan Pemprov yang sebelumnya menanggung 30 persen, kini berkurang menjadi 15 persen.

“Kami berharap Pemprov dapat melihat kondisi ini. Saat ini Pemkab Gowa menanggung biaya BPJS sekitar Rp18 miliar, yang seharusnya sebagian dibantu oleh provinsi. Namun kenyataannya, dari 30 persen yang dijanjikan, hanya 15 persen yang direalisasikan,” tegasnya.

Meski menghadapi keterbatasan anggaran, Darmawangsyah menegaskan bahwa Pemkab Gowa tetap menunjukkan kinerja baik. Ia menyebut, Kabupaten Gowa berhasil meraih penghargaan dari Kemenko PMK dan BPK RI atas keberhasilannya dalam menangani kemiskinan ekstrem dan stunting.

“Alhamdulillah, meski anggaran terbatas, kami memperoleh penilaian baik dalam penanganan stunting dan masyarakat miskin ekstrem. Kami berharap ke depan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) dapat ditingkatkan kembali karena saat ini hanya tersisa sekitar Rp4 miliar agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” katanya.

Sementara itu, Ketua Komisi E DPRD Sulsel, Andi Tenri Indah, yang hadir bersama anggota Fauzi Andi Wawo, menjelaskan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk mendengar langsung aspirasi dan kendala yang dihadapi pemerintah kabupaten, terutama terkait pelaksanaan program dari pemerintah provinsi maupun pusat.

“Kami dari Komisi E datang untuk menjembatani persoalan yang dihadapi Pemkab Gowa dengan Pemerintah Provinsi Sulsel. Apa yang disampaikan oleh Pak Wakil Bupati tentu akan kami tindak lanjuti dan bahas bersama mitra terkait di tingkat provinsi,” ujar Andi Tenri Indah.

Ia juga menegaskan bahwa DPRD Sulsel akan berupaya mendorong agar masalah Dana Bagi Hasil dan tanggungan BPJS segera dituntaskan dengan prinsip keadilan bagi semua daerah.

“Kami akan mengawal hal ini agar ada kejelasan dan komitmen dari Pemprov Sulsel. Karena pada akhirnya, keberlanjutan program di daerah sangat bergantung pada kejelasan dan ketepatan transfer anggaran,” tambahnya.(*)