Makassar, GoSulsel.com – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Makassar Burhanuddin Baso Tika berencana menyiapkan bantuan anggaran untuk kepolian dalam menangani begal di Makassar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2015. Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi menilai hal itu tidak sesuai dengan tubuh lembaga kepolisian yang terpusat dalam hal dana.

“Polisi jangan dimanja. Polisi itu berstruktur hierarki. Dananya dari pusat dan tidak usah lagi menggunakan dana dari daerah,” ujar Staf Badan Pekerja ACC Sulawesi, Wiwin Suwandi saat ditelepon, Rabu (16/9/2015).

Rencana itu juga dianggap tidak relevan dengan penggunaan APBD yang selama ini dilakukan. “Biasanya pengelolaan APBD untuk pengembangan daerah, pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Jarang untuk keamanan. Makanya menjadi aneh untuk mengatasi begal dari APBD,” jelasnya.

Kekhawatiran mantan sekretaris pribadi Abraham Samad (AS) ini berlanjut. Ia menduga, pemberian dana dari APBD ke kepolian dilakukan untuk mengamankan kasus anggota DPRD Kota yang tengah disidik. “Jangan sampai ada bargaining (proses tawar menawar) politik di dalamnya,” katanya.

Sebelumnya, Busranuddin Baso Tika mengatakan, inisiatif bantuan anggaran itu dilakukan untuk lebih mengoptimalkan kerja aparat kepolisian dalam menangani begal di Makassar. Hanya saja, pihaknya belum bisa merinci jumlah bantuan anggaran yang akan diberikan itu sebab masih akan dibicarakan dengan institusi kepolisian.

Reporter: Andi Dahrul Mahfud – GoSulsel.com

---