Kedua, adalah adanya lahan dimana terdapat dua atau lebih sekolah diatasnya, misalnya sekolah seatap, yang ada SMP dan SMA-nya. Ini menurutnya masih menjadi perdebatan, antara pihaknya dan kabupaten/kota. Apakah akan dibagi dua lahannya, sehingga butuh pengukuran yang juga memakan waktu lama.

“Yang terakhir adalah masalah dokumen dari aset tersebut, dimana masih banyak yang belum lengkap, seperti sertifikat lahannya. Ini terutama untuk lahan yang bersifat hibah. Kalau penyerahan aset, pasti selalu ada masalah, tapi kita berkomitmen untuk menyelesaikannya sesuai UU no 23,” jelasnya.

Sekertaris Dinas Pendidikan Sulsel, Salam Soba menyebutkan jumlah sekolah yang akan dilimpahkan sebanyak 1.075 sekolah. Dimana ada 560 SMA, 439 SMK dan 76 Sekolah Berkebutuhan Khusus (PKPLK) di 24 kabupaten/kota yang akan menjadi kewenangan pemprov mulai tahun 2016.

“Ini baru masalah asetnya, belum jumlah pegawai dan gurunya, yang saat ini berdasarkan data sementara berjumlah 19071 guru dan 1.527 pegawai, yang berstatus PNS. Kita belum hitung yang masih honorer, semuanya ini akan menjadi tanggung jawab pemprov mulai masalah gaji sampai mutasinya,” tambahnya.(*)

---