Sementara itu, salah satu Massa Aksi, Sulham Arifin, menuding rencana reklamasi CPI belum mendapatkan izin dari kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.

“Saya memininta kepada Hakim untuk memberikan keputusan yang objektif dan tidak merugikan rakyat, karena reklamasi tidak mendapat Izin dari kementerian kelautan dan perikanan, dan amdal diterbitkan pada tahun 2013 sementara pekerjaanya pada tahun 2016,” tuding Sulham dalam orasinya.

Dalam aksinya, ASP- Makassar juga berharap meminta pemangku kebijakan meninjau kembali dampak sosial yang terjadi pada proses reklamasi mendatang. Menurutnya, stidaknya ada ratusan keluarga yang terancam kehilangan pekerjaan dan dirugikan oleh rencana reklamasi CPI. (*)

---