“Pengisian jabatan eselon ll melarang dengan sistem penunjukan langsung, melaimkan harus mengikuti PLT Kepala SKPD dan kemudian mengikuti open promotion atau lelang jabatan secara terbuka yang telah tertuang dalam Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN),” katanya.(*)

---