“Meskipun tidak sedikit yang terpengaruh dengan kasus tersebut, dan merugikan kami. Tapi kita bersyukur, masyarakat tetap memberikan kepercayaan ke Pak Idris untuk menjadi bupati lagi dengan memenangkan Pilkada Barru,” kata Arif menceritakan proses awal penanganan kasus Idris.

Pasca-pemungutan suara yang memenangkan Idris, lalu diperkuat putusan Mahkamah Konstitusi (MK), skenario lain tetap dijalankan untuk menggagalkan pelantikannya sebagai bupati. Seperti sebagian pimpinan DPRD seolah mencoba menahan hasil pleno KPU, dan meminta Mendagri melakukan penundaan pelantikan.

Hanya saja, usaha tersebut tidak mendapat respon dari Kemendagri, dan Idris tetap dilantik bersama kepala daerah lainnya di kantor Gubernur Sulsel, kendati usulan pelantikannya tergolong dikirim lebih lambat dibanding daerah lain.

Belum sampai di situ, beberapa jam setelah Idris dilantik oleh Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo mewakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri), kabar akan pelimpahan berkas kasunya dari kepolisian ke Kejaksaan mulai berhembus kencang. Bahkan, ancaman penahanan juga digelindingkan sebelum serah-terima jabatan.

---