Praktisi Hukum, Aliyas Ismail mengatakan, kasus yang dihadapi Idris diduga tidak berdiri sendiri. Melainkan, ada oknum besar yang diduga bermain dibelakang layar dengan motif politik dan kepentingan bisnis. Pasalnya dari awal, ada banyak kejanggalan hingga di fakta persidangan.

“Sekali lagi, saya sebagai praktisi hukum sangat keberatan dan menyatakan akan melawan tindakan ini. Hukum tidak boleh dijadikan alat politik dan bisnis. Ini juga menyangkut kepentingan orang banyak di Barru yang selama ini setia berjuang bersama Idris untuk menduduki jabatan bupati,” tegas Aliyas.

Aliyas mengaku sangat mengapresiasi sikap gubernur yang awalnya tidak memproses permintaan rekomendasi dari Kemendagri untuk penonaktifan sementara. Hanya saja, oknum dibalik perkara ini diduga terus bergerak di pusat. “Tetapi kita paham betul, permainan oknum yang ada dalam perkara ini bergerak di pusat,” pungkasnya. (*)

---