Makassar, Gosulsel.com – Pengamat Hukum yang juga Dosen Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Andi Patawari menilai dalam kasus penyanderaan awak kapal Indonesia di laut Sulu yang sudah terjadi berulang kali menjadi signal bagi Pemerintah mengevaluasi kinerja Badan Intelijen Negara (BIN) yang notabene harusnya memberikan informasi dini mengenai daerah rawan bajak laut.

“Sudah saatnya BIN dievaluasi,” kata Andi Pattawari saat dikonformasi via telefon, Kamis (4/8/2016).

Lebih lanjut Andi Pattawari menjelaskan bahwa yang harus pemerintah evaluasi dari Badan Intelijen Negara tersebut adalah aturan yang mengatur tugas BIN dan mengevaluasi personil BIN serta mengevaluasi hubungan antara BIN dengan institusi yang lain, dalam hal ini Polri dan TNI.

Namun demikian, lanjut Andi Patawari, mungkin BIN sudah melakukan upaya-upaya yang seharusnya ia lakukan namun ada batasan regulasi yang mengatur BIN. Tapi itu semua sudah pasti tertutup karena memang semestinya itu jadi rahasia antara BIN dan Pemerintah dalam hal ini presiden Joko Widodo. “BIN tentu tunduk pada asas Hukum dan ketentuannya yakni asas kerahasiaan,” terangnya.

Dari data yang berhasil dihimpun Gosulsel.com, setidaknya sudah 5 kali kelompok militan Abu Sayyaf menawan pelaut Indonesia yang beberapa diantara berasal dari Sulawesi Selatan di perairan Sulu, Perbatasan Philipna dan Indonesia.

Andi Patawari menganggap itu merupakan sesuatu hal yang sangat meresahkan, dan menilai bahwa sudah saatnya pemerintah mensinergikan antara BIN, TNI dan Polri.

“Selain itu sudah saatnya pemrintah mensinergikan antara BIN, TNI dan Polri dalam kasus ini. Agar tidak ada lagi keresahan yang terjadi,” tukas Andi Patawari.

---