Makassar, GoSulsel.com – Walikota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto juga menyerahkan sepenuhnya ke tim kuasa hukum dan koalisi hukum untuk masalah bentrok satpol PP-polisi. Hal ini dilakukan, agar dirinya dan pihak pemkot bisa fokus diurusan pemerintahan dan melayani masyarakat

“Untuk dua satpol PP ada pendampingan dari kuasa hukum. Sementara untuk pelaporan penyerangan Balaikota kami serahkan ke tim hukum yang dipimpin Pak Adnan Buyung Azis dan Pak Albert, serta koalisi hukum yang anggotanya 100 orang. Jadi saya serahkan ke mereka dan silahkan tanya saja mereka, supaya saya bisa beraktifitas normal,” jelasnya, saat ditemui di SPN Batua, Minggu (14/8/16).

Melalui tim hukumnya, Pemkot Makassar telah melaporkan kejadian pengrusakan oleh oknum Sabhara ke Polrestabes Makassar. Danny berharap penyidik Polrestabes bisa bersikap profesional dalam melakukan penyidikan.

“Kebenaran dan keadilan harus terungkap, sebagai harapan hukum dan masyarakat. Jadi kita percayakan saja pada proses hukum yang sedang berjalan, termasuk keterlibatan dari berbagai pihak saat ini. Semoga bisa diselesaikan secepatnya,” tambah Danny.

Untuk kasus penyerangan Balaikota Makassar, Polda Sulsel menetapkan lima oknum anggota polisi. Lima tersangka itu masing-masing berinisial DR, MH, AC, LB dan HE dari Satuan Sabhara Polda Sulsel. Keseluruhan berpangkat brigadir dua. (*)