“Sementara pembuatan perwali yang berhubungan dengan sekolah-sekolah swasta yang besar untuk menyisahkan 15 persen untuk diperuntukan pada masyarakat prasejahtera. Sehingga sekolah-sekolah swasta ini peduli terhadap kondisi sosial,” tambah Ismunandar.

Meski demikian, Ismunandar menjelaskan, biaya yang dikucurkan oleh pemerintah provinsi masih jauh dari standar pembiayaan pendidikan secara nasional. Maka dari itu, partisipasi masyarakat dalam memberikan sumbangan sukarela pendidikan berkualitas sangat diharapkan.

“Kalau bicara masalah gratis, ini biasa saya luruskan, gratis yang dikucurkan pemerintah provinsi itu masih jauh dari standar pembiayaan pendidikan secara nasional.  Makanya dari itu diharapkan ada partisipasi dari masyarakat yang dikembangkan dari perwali untuk memberikan sumbangan sukarela pendidikan berkualitas,” terangnya. (*)

---