Sekretaris Daerah, Sulsel Abdul Latif menjelaskan, hingga saat ini, pihaknya belum menerima daftar kabupaten yang mengalami penundaan pencairan DAU. Belum ada juga koordinasi dari pusat perihal persoalan itu.

Namun dia menegaskan, jika memang pusat melakukan penahanan pencairan DAU, bukan berarti gaji PNS tidak terbayarkan. “Kalau mengalami  keterlambatan iya. Tapi kalau tidak dibayar, tidaklah. Tentu gaji tetap dibayar,” katanya, kemarin.

Sementara itu, Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo dikonfirmasi seputar persoalan itu mengaku baru mendengar informasi tersebut.”Saya baru dengar itu. Nanti saya cek dulu. Yang potong siapa?” ungkap Syahrul di Kantor Gubernur Sulsel.

Syahrul mengaku sangat menyayangkan jika kebijakan itu betul-betul ada. Harusnya, kata orang nomor satu di Sulsel itu, seharusnya diinformasikan melalui gubernur sehingga tanggung jawabnya berjenjang. Apalagi berhubungan dengan anggaran  pegawai. Tentunya akan berimbas pada kinerja mereka.

“Kok tidak melalui gubernur? Harusnya berjenjang ini pemerintahan, supaya tanggung jawabnya berjenjang. Kalau main potong saja terus, berimbas pada pegawai, lebih rusak lagi. Pegawai jadi resah dan terangsang cari uang di luar. Kalau mau potong kasih tahu baik-baik,” ungkap Syahrul.