Makassar, GoSulsel.com – Wacana Kementerian Keuangan yang akan menahan anggaran Rp 23,4 Triliun yang diperuntukkan untuk pembayaran Tunjangan Profesi Guru membuat sejumlah pihak akhirnya ikut bereaksi. Salah satunya Ikatan Guru Indonesia.

Ketua Umum IGI Pusat, Muhammad Ramli Rahim menjelaskan langkah Menteri Keuangan Sri Mulyani, tentang dana TPG yang akan ditahan Pemerintah Pusat adalah sesuatu yang wajar dan memang perlu dilakukan. Hal disebabkan dana tersebut sering kali mengendap di kas Pemerintah Daerah.

“Kami langsung mengecek ke Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan dan Dirjen Pendidikan dasar Menengah, ternyata permasalahan ini sudah ditemukan sejak bulan Mei 2016, dan ini sudah diajukan oleh Kemendikbud saat Anies Baswedan masih menjabat Menteri,” kata Ramli, melalui pesan singkat Whatshapp Messenger, pada GoSulsel.com, Senin (29/8/2016) malam.

Menurutnya, temuan dana tersebut bukanlah dari Menkeu baru. Tapi ini pada Menkeu lama yang seharusnya segera mengambil sikap atas temuan Kemendikbud saat itu. “Selama ini Kemendikbud telah melakukan langkah yang benar, termasuk pada upaya upaya maksimal meningkatkan mutu guru meskipun memang dengan penuh keterbatasan,” ucapnya.

Ia harap tidak ada pihak meributkan lagi masalah dana Rp 23,4 Triliun ini dan fokus pada peningkatan mutu guru, “mereka yang mau berkembang dan tumbuh lebih maju harus mendapat penghargaan lebih baik”.

Ramli menambahkan yang tak mau berubah, tak mau lebih baik, tak mau mengembangkan kompetensinya, ikut pelatihan malas, ikut seminar jarang, dan tak mau menggunakan teknologi dalam pembelajaran justru akan repot sendiri.

“Guru-guru yang malas dan tak mau berkembang sebaiknya jangan lagi diberikan TPG. Saat ini pemerintah harus tegas terhadap kualitas, yang berkualitas dipertahankan yang tidak berkualitas harus siap dicabut TPGnya,” tegasnya.

---