Ia berharap keputusan DPP terkait dengan penunjukkan Nurdin Halid sebagai Plt harus merupakan keputusan yang didasarkan dengan berbagai pertimbangan.

“Yang jelas bahwa apa yang menjadi aturan siapa saja bisa jadi Plt. Yang pasti bahwa, dalam Musda nanti betul-betul itu jalannya secara demokratis, jangan ada intervensi, biarkan berjalan mengalir supaya tidak ada yang terpecah belah,” tuturnya.

Hal yang sama juga disampaikan Ketua DPD II Golkar Kabupaten Sinjai, Masalinri Latif menegaskan keputusan penunjukan Nurdin Halid sebagai Plt Ketua Golkar Sulsel tidak akan menimbulkan konflik di internal partai Golkar di Sulsel.

“Kalau sudah disampaikan dengan etika, dan sesuai aturan, kita pasti terima apa pun itu. Kan yang intinya itu ada dasar, legalitasnya jelas, ada yang melandasi,” ucapnya. (*)

---