“Itu dihibahkan, jadi regulasi ini hasil rekomendasi BPK , sehingga sekolah swasta ini harus di Hibahkan, jadi bukan sama sekali bahwa kita memperlambat,” paparnya.

Saat ditanya terkait anggapan sekretaris Komisi D DPRD Makassar Hamzah Hamid. Ismunandar mengatakan pembayaran biaya pendidikan gratis tidak bisa dilakukan seklaigus, karena ada pembagian anggaran sekolah negeri dan sekolah swasta yakni 60 persen untuk sekolah negeri dan 40 persen untuk sekolah swasta.

“Jadi kalau ada uangnya kita bayar, permasalahanya hari ini, ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan karena ada beberapa yang dikurangi, sehingga kita disesuaikan, karena hasil keputusan 40:60 persen dengan adanya pengurangan yang kita kurangi juga,” tuturnya.

Kedati demikian, Ismunandar belum bisa memastikan jadwal penyerahan anggaran tersebut kepada pihak sekolah swasta dan sekolah dibawa naungan Depag. “Saya koordinasikan dulu dengan bagian keuangan, kapan bisa dibayarkan, karena harus dilakukan secara bertahap,” pungkasnya.

Ismunandar menambahkan, pihak sekolah yang yang ingin mempertanyakan tersebut langsung menghadap kepada dirinya di Kantor Dinas Pendidikan Kota Makassar.

---