Namun, Syamsul tidak setuju jika ada relaksasi terhadap pemegang kontrak karya, terkait ekspor konsentral mineral karena akan mengurangi nilai tambah dari produksi pertambangan

Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo menanggapi biasa rencana pemerintah akan menjatuhkan sanksi  jika pembangunan smelter itu mangkrak

Menurutnya, pembangunan smelter menjadi urusan daerah karena inikan ada disana. “Setahu saya semua berjalan,” ucapnya

Sebelumnya, Kementerian ESDM mengusulkan adanya relaksasi ekspor konsentral mineral bisa di diakomodasi dalam revisi UU 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Namun kebijakan ini harus dibarengi dengan kesungguhan untuk menyelesaikan kewajiban pembangunan pabrik pengolahan dan pemurinian (smelter). Apabila tidak maka perusahaan tersebut akan diberi sanksi.(*)