“Cuma sekali lagi ini terkait dengan Perda, kita punya pengalaman di Banyak daerah banyak perda yang kemudian dibatalkan karena bertentangan dengan peraturan diatasnya,” pungkasnya.

Namun RP tidak menapik, dalam pembahasan Ranperda SOTK tersebut akan memanfaatkan waktu yang cukup lama, karena adanya susulan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar yang dia anggap tidak sesuai dengan anjuran PP Nomor 18 tahun 2016.

“Tapi salah satu inisiasi yang dilakukan Pemkot adalah, Misalnya tetap memishkan Dinas PU dan Perumahan tetapi dari kerangka yang disampaikan PP nomor 18 itu mestinya disatukan,” papar Rahman Pina.

“Nah, hal-hal seperti ini yang perlu kita konsultasikan untuk memastikan, apakah yang diusulkan oleh Pemkot ini kemudian nanti tidak bertentangan dengan PP yang ada diatasnya,” sambungnya.

Lebih lanjut, RP mengatakan PP Nomor 18 tahun 2016 memerintahkan efesiensi anggaran namun Pemnkot makassar malah mengusulakan penambahan SKPD yang secara otomatis akan berpengaruh pada pembengkakan anggaran.

---