“Akademisi harus berpikir dua kali untuk maju pilkada karena harus mundur dari PNS saat mendaftar di KPU,” tutup Dosen Komunikasi Politik UIN tersebut.

Sebelumnya, penggiat politik dan ekonomi Sulsel, Ir Abdul Haris SE MSi juga menyampaikan hal yang sama. Kata dia, potensi akademisi yang ingin maju di Pilkada sangat besar. Mereka memiliki kualifikasi dan kompetensi yang tak dimiliki banyak kader parpol saat ini.

“Jujur saja, banyak kepala daerah di Indonesia ini, termasuk di Sulsel tak memiliki kemampuan mengelola pemerintahan. Mereka hanya mengandalkan staf khusus atau staf ahli. Tapi, kepala daerah ini memiliki modal finansial yang cukup besar,” paparnya. (*)

---