“Kami meminta untuk di anggarkan untuk deteksi Dini dengan cara test urin dan kita meminta dari pihak BNK untuk terlibat langsung dalam kegiatan test urin sebelum masuk terdaftar sebagai siswa, Tentu hal tersebut membutuhkan anggaran yang besar,  Dimana untuk test urin tersebut membutuhkan biaya pemeriksaan sebesar 100.000 perorang”, tandasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi D, Muzakkir Ali Djamil mengatakan, Kejadian yang terjadi di SMK 2 Makassar harus menjadi perhatian yang besar. Menurutnya kejadian tersebut harus menjadi pelajaran agar semua stackholder lebih proaktif atas pencegahan dan deteksi dini penyalahgunaan daftar obat G. “Ini sudah menjadi pelajaran bagi kita semua, tentunya semua elemen harus lebih proaktif atas pencegahan obat terlarang ini,” singkat Muda.

Anggota komisi D, Iqbal Abdul Djalil menambahkan bahwa pihaknya akan mencoba mengusulkan keinginan Dinas Pendidikan yang mencanangkan program deteksi dini.

“Kita akan mereleasisakikan keinginan Diknas itu tentang penambahan anggarannya, tetapi langkah tersebut bukan hanya seremonial saja apalagi harus di lakukan sosialisasi,” ungkap anggota Fraksi PKS ini.

Ustadz IJ, begitu dia akrab disapa, mengatakan bahwa setelah program deteksi dini tersebut dijalankan, maka sudah termasuk dengan agenda sosialisasi sehingga tidak menggunakan anggaran dengan jumlah yang lebih besar.

---