Idris Sadik dari fraksi Golkar dengan tegas mengatakan sudah waktunya pabrik aspal itu untuk ditutup, intinya karena tidak ada izin, dan selama 1 tahun berproduksi tidak ada juga kontribusi PAD yang dihasilkan “Apanya yang diharapkan, di samping tidak punya izin, tidak ada kontribusi ke daerah dan juga telah menimbulkan dampak kemanusiaan yang telah dialami oleh seorang bocah warga Matua,” ujar Idris.

Ketua Paper Ny. Rahmawati Karim, SE, menganggap pemerintah tidak pro rakyat. “Saya sangat menyayangkan Bupati Enrekang dalam hal ini H. Muslimin Bando, dalam statementnya di masyarakat Matua yang mengatakan biar masyarakat menolak, proyek tersebut akan tetap berjalan, ini mencerminkan bahwa Bupati tidak memihak kepada rakyatnya, lebih mementingkan uang dari pada masyarakatnya,” papar Rahmawati dengan nada geram.

Elen, ibu dari anak korban asap pabrik aspal tersebut mengatakan, perjuangannya sudah pupus selama ini, ia menggantungkan hanya berharap pada anggota DPR semata. “Seandainya ada nyawa dibeli, mungkin nyawa anak sayapun tidak seharga dengan nilai pabrik aspal tersebut, jadi tolonglah pa’ dewan agar tambang tersebut ditutup, tidak ada alasan, titik,” ujar Elen sambil mengusap air matanya.(*)

Zain Salloko/Konributor Enrekang

---