Dinas Kelautan Sinjai juga memohon agar pengurusan SIPI dialihkan ke kabupaten, terkait draft MoU pihaknya juga berharap agar segera dipercepat agar nelayan tidak mengalami kendala dalam penangkapan ikan dimanapun wilayah perairan lokasi menangkap ikan. Terkait pas besar, nelayan Sinjai mengharapkan agar dapat permanen.

Ketua DPRD Sulsel, H M Roem menyikapi anspirasi tersebut mengungkapkan jika untuk kewenangan propinsi terkait izin telah disetujui oleh Dinas Kelautan Propinsi Sulsel untuk diserahkan ke Dinas Kelautan Kabupaten.

“Hal ini tidak hanya dialami Sinjai namun juga di kabupaten lain, namun jumlah nelayan di Sinjai memang cukup banyak. Dia juga mengakui tentang cukup rumitnya kepengurusan melalui online,” Ujarnya.

Sementara, Kepala Syahbandar Kelas III Sinjai, Muhammad Ridwan juga meminta kepada pihak Syahbandar Utama Makassar untuk datang ke Sinjai membantu dalam proses pendaftaran online karena untuk pengukuran kapal yang sebanyak 700-an kapal ditargetkan dapat selesai pada bulan Februari ini.

Dia juga meminta data kapal yang telah dilaporkan maupun yang belum agar dapat segera ditindaklanjuti oleh Syahbandar utama Makassar.

---