Tak hanya itu, IGI menilai birokrasi pemda pun kurang sigap, informasi yang sampai di pemda kadang mengendap dan bisa kadaluarsa tanpa tindakan. Jadi mengapa pusat langsung kontak guru karena mereka gerah dengan birokrasi daerah yang tak terukur.

Di daerah pun jika mengutus terkadang juga yang diutus adalah mereka yang dekat dengan api. Dengan birokrasi panjang di pemda dan dinas, bagaimana mungkin surat pemberitahuan tertanggal sehari sebelum kunjungan bisa dipastikan terbaca oleh Kadis apalagi Gubernur.

“Kejadian ini terus menerus berlanjut hingga hari ini, sehingga jika kemudian terjadi “kekagetan” atas perpindahan SMA/SMK ke provinsi, ini menjadi hal wajar. Pemda merasa tak dianggap, kemendikbud pun merasa tak bisa berharap,” lanjutnya.(*)

---