Untuknya, Tim Kuasa Hukum Bur-Nojeng akan mengajukan pelaporan ke Makhamah Konstitusi terkait sejumlah pelanggaran tersebut.

“Selesai rekap kabupaten, tiga hari sejak ditetapkan. Insyaallah, besok tim akan ke Jakarta untuk menyetor pelaporan,” ungkapnya.

Pihaknya akan menuntut untuk dilakukan pemilihan ulang terhadap Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang menurutnya terdeteksi terjadi pelanggaran.(*)

---