Makassar, GoSulsel.com – Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan (HIMJIP) Fakultas Ilmu Sosial dan Pemerintahan (FISIP) Unismuh, Makassar menggelar dialog publik dengan teman “Parpolisasi DPD RI dan Masa Depan Kepentingan Daerah” di Menara Kampus Unismuh, Jl Alauddin, Makassar, Rabu (5/4/2017).

Kegiatan ini dilakukan atas kegaduhan politik yang timbul pada institusi Dewan Perwakila  Daerah Republik Indonesia  (DPD RI) akhir-akhir ini, terutama setelah beberapa senator DPD RI beralih menjadi pengurus partai politik di respon mahasiswa Ilmu Pemerintahan FISIP Unismuh.

Diskusi publik ini berupaya mengeksplorasi tentang kedudukan dan kewenangan DPD RI serta dampaknya setelah mengalami fenomena parpolisasi. Hadir sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut, yakni  Selle KS Dalle (DPRD Sulsel/Fraksi Partai Demokrat), Andi Luhur Prianto (Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Unismuh), Fajlurrahman Jurdi (Fakultas Hukum Unhas), dan Wiwin Suwandi (Anti Corruption Commitee/ACC Sulawesi).

Ketua Umum HIMJIP FISIP Unismuh,  Irfan Ikhwan mengatakan kegiatan ini selain merupakan lembaga, juga merupakan respon mahasiswa Ilmu Pemerintahan melihat dinamika kenegaraan kita yang semakin memburuk.

“Kami berinisiatif mengambil peran untuk membincangkan kembali keberadaan DPD RI sebagai salah satu lembaga produk reformasi dan demokratisasi, yang mulai terinfiltrasi kepentingan partai politik,” tutur Irfan.

Selain itu, pihaknya berjanji akan terus mengawal sistem perwakilan politik kita menjadi strong bikameral.

“Hal ini kami lakukan agar upaya DPD RI semakin kuat dan mengimbangi DPR RI, dalam memperjuangkan kepentingan daerah. Kegiatan ini juga merupakan rangkaian Program Sekolah Politik dari HIMJIP,” pungkasnya.

Sementara Selle KS Dalle, yang berpengalaman sebagai Penanggung Jawab Rumah Aspirasi DPD RI Wilayah Sulselbar, banyak mengulas kelahiran awal DPD RI termasuk keterbatasan-Keterbatasan kewenangan yang di miliki.

“Kita berharap semua elemen bangsa komitmen menguatkan DPD dan menjauhkannya dari loyalitas ganda, sebagai perwakilan daerah sekaligus juga wakil partai politik,” ungkap Selle KS Dalle.

Narasumber lainya Andi Luhur Prianto, akademisi dan juga ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Unismuh ini mengekplorasi tantangan institusi yg di hadapi DPD RI.

“Fenomena parpolisasi DPD RI akan mengakibatkan supremasi DPR RI pada DPD RI semakin melembaga. Check and balances di legislatif tidak berjalan. Solusinya, Harus ada tekanan kuat untuk amandemen konstitusi,” tegas Luhur berpendapat.

Sementara Fajlurrahman Jurdi, akademisi muda dari Fakultas Hukum Unhas ini terlihat lebih fokus pada eksplorasi dampak ketatanegaraan yang lahir parpolisasi DPD RI sebagai upaya meneguhkan oligarki kekuasaan partai politik.

Dia mengatakan Akan semakin kuat DPR RI heavy dalam sistem perwakilan. Mantan Staff Ahli DPR RI ini juga, banyak memberikan komparasi model strong bikameral di negara-negara lain.

Ditambahkan Wiwin Suwandi, yang juga merupakan Direktur Riset ACC Sulawesi. Dia mengatakab melihat potensi penyalahgunaan dan korupsi dari upaya parpolisasi DPD RI ini. Adanya penyatuan kepentingan DPR dan DPD akan melahirkan kekuasaan yang absolut.

“Tanpa check and balances, antara kamar DPD dan DPR maka potensi penyelewengan jabatan dan kekuasaan semakin besar,” urainya.

Sekedar diketahui, acara ini di buka oleh Dekan FISIP Unismuh, Dr. Muhammad Idris. Jadir dalam kegiatan ini ratusan peserta yang merupakan perwakilan lembaga kemahasiswaan internal dan eksternal, yang sangat antusias mengikuti jalan nya diskusi sampai selesai. (*)

---