Makassar, GoSulsel.com – Aktivis Komite Pemantau Legislatif (Kopel), Herman menelanjangi partai politik dalam pembahsaan ‘Bedah Polemik Parpolisasi DPD RI’ pada kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan oleh Fisipol Unismuh bekerja sama dengan IPI dan Fisipol Universitas Bosowa 45 di Warkop 212, Jl Boulevard Makassar, Minggu (9/4/2017).

Menurut Herman orang – orang partai politik memiliki kebijakan – kebijakan yang mestinya terukur dan sesuai domainnya, namun saat ini parpol juga sudah masuk dalam lembaga indenpenden dalam hal ini DPD RI yang mestinya adalh reprentasi daerah.

“Apakah kita masih membutuhkan Parpol di Demokrasi Indonesia, sementara kita ketahui reprentasi demokrasi ada di Parpol itu sendiri. Selain itu juga masih banyak praktek rekrutmen politik oleh parpol hari ini itu masih bermasalah,” tegas Herman.

Dikatakan Herman, saat ini polemik kisruh di DPD RI juga “dikangkangi” oleh orang – orang parpol. Apalagi saat ini reposisi pimpinan DPD RI menempatkan Ketua Hanura, Oesmat Sapta Odang (Oso) sebagai unsur pimpinan di DPD RI. “Lagi – lagi kan DPD saat ini dikangkangi bagaimana Parpol berkuasa di sana,” tegasnya.

Lebih lanjut dia menegaskan bahwa kekisruhan yang terjadi di DPD RI saat ini adalah ulah orang – orang partai politik.

“Sehingga Parpol hari ini saya kira harus didudukan pada porsinya yang benar. karena orang parpol untuk melakukan komunikasi dengan konstituenya hampir kita tidak pernah menemukan itu,” paparnya.

Terlebih lagi, lanjutnya, Partai politik tidak merepresentasikan mengakomodir aspirasi – aspirasi masyarakat. “Padahal mestinya ada gayung bersambung orang parpol untuk menyampaikan aspirasi masyarakat di Parlemen,” pungkasnya.(*)

---