Makassar,GoSulsel.com – Memasuki pertengahan tahun anggaran 2018, Pemprov Sulsel mulai melakukan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2019. Di mana APBD 2019 menjadi tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023.

Artinya Gubernur Sulsel terpilih sudah harus memasukkan program yang telah disampaikan saat kampanye di APBD 2019. Untuk mengakomodir hal tersebut, Tim Penyusunan Anggaran Daerah (TPAD) Pemprov Sulsel akan menyusun KUA-PPAS bersama tim transisi dari gubernur terpilih.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulsel, Jufri Rahman mengatakan proses penyusunan KUA PPAS ini sesuai jadwal akan dilakukan di awal Juli ini. Setelah dilakukan disusun, draft ini akan diserahkan ke Penjabat Gubernur dan selanjutnya diteruskan ke Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulsel.

“Akan kita bicarakan bersama tim transisi dan tim pakar kita. Ini untuk mengakomodir semua program yang telah disampaikan saat kampanye,” kata Jufri saat ditemui di Kantor Gubernur Sulsel, Rabu (11/7).

Jufri melanjutkan setelah draft KUA-PPAS 2019, pihaknya akan membahas APBD perubahan 2018. Pembahasan APBD Perubahan ini bersamaan dengan proses transisi kepemimpinan dari Penjabat Gubernur Sulsel Soni Sumarsono ke Gubernur Sulsel terpilih 2018-2023.

Untuk APBD perubahan 2018, Jufri memastikan tak akan ada penambahan anggaran. Pasalnya kondisi keuangan Pemprov Sulsel saat ini tidak memungkinkan untuk menambah anggaran belanja.

“Kalau untuk pergeseran anggaran boleh, asalkan hal krusial. Ini tergantung arahan Kepala daerah. Apalagi pemerintah pusat sudah memastikan tak akan ada APBN perubahan,” jelasnya.

Sementara itu, Gubernur Sulsel terpilih hasil Pilkada 2018, Nurdin Abdullah mengakui dirinya masih menunggu penetapan KPU Sulsel. Soal tim transisi, akan dibahas hari ini, Kamis (12/7).

“Kita tunggu penetapan Resmi KPU dulu. Baru kita melangkah.Nanti kita bicara setelah penetapan besok,”kata Nurdin Abdullah. (*)

 

---