Pengamat Politik UIN: Kepala Daerah Terpilih Harus Hindari Politik Balas Budi

Senin, 06 Agustus 2018 | 09:09 Wita - Editor: Baharuddin - Reporter: Muhammad Fardi - GoSulsel.com

Makassar, GoSulsel.com – Pasca terpilih, sebaiknya Kepala Daerah menghindari politik balas budi. Apalagi bagi meraka, yang pada Pilkada Juli lalu dibantu oleh pihak-pihak tertentu pada masalah pendanaan dan kampanye.

Hal ini lantaran, bukan tidak mungkin, politik balas budi akan berujung pada perilaku korupsi. Apalagi jika kepala daerah tunduk pada pihak tertentu setelah resmi menjabat.

Efek politik uang ataupun mahar politik di awal pilkada, akan membuat kepala daerah terpilih mau tidak mau akan memberikan akses khusus kepada pihak-pihak yang telah membantunya tersebut.

Pengamat Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Firdaus Muhammad mengatakan, kepala daerah jangan sampai diintimidasi oleh para pengusaha yang membantunya pada pemilihan lalu. Karena, kata dia, hal itu sangat jelas melanggar aturan dalam roda pemerintahan nantinya.



“Tidak ada alasan kepala daerah terpilih untuk balas budi. Justru hal itu menjadi ancaman kepemimpinannya. Mereka perlu belajar dari sejumlah kasus OTT (Operasi Tangkap Tangan),” kata Firdaus, Senin (6/8/2018).

Karena menurutnya, tanggung jawab sebagai kepala daerah sangat besar. Bagaimana menjalankan roda pemerintahan dengan baik dan profesional.

“Apapun bentuknya, praktek balas budi tidak dibenarkan dan merugikan keduanya. Harus profesional dan bukan balas budi. Harus sesuai mekanisme dan regulasi,” tandasnya. (*)

 


BACA JUGA