Poros Pinrang- Batas Sulbar Dapat Kucuran Anggaran Rp316 M

Rabu, 10 Oktober 2018 | 14:54 Wita - Editor: Baharuddin - Reporter: Mirsan - Go Cakrawala

Makassar,GoSulsel.com- Pemerintah terus menggenjot perbaikan dan pembangunan jalan, terutama jalan nasional di Sulawesi Selatan. Salah satunya poros Pinrang sampai batas Provinsi Sulawesi Barat sepanjang 57 kilometer. 

Minggu ini, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) XIII Makassar akan melakukan penandatanganan kontrak. Proyek ini sendiri dibagi dua paket pengerjaan, ditargetkan akan selesai akhir 2019 (440 hari kerja). 

Paket pertama dari arah batas Provinsi Sulbar ke Pinrang sepanjang 37,31 Km dikerjakan oleh PT Bumi Karsa- PT Alfindo (JO) dengan nilai Rp231,39 miliar. Paket kedua dari arah Kota Pinrang ke batas Provinsi Sulbar sepanjang 20 Km dikerjakan oleh PT Sinar Agung Jaya Lestari dengan nilai Rp102,89 miliar. 

Kepala BBPJN XIII Miftachul Munir mengatakan poros Parepare hingga batas Sulbar memang menjadi jalan nasional yang paling banyak mengalami kerusakan. Pengerjaannya sendiri dilakukan multiyears mulai tahun 2018 hingga akhir 2019.

“Kan dari Makassar sampai Parepare sudah kita buat empat line (lajur). Sekarang kita lanjutkan dari Parepare ke batas provinsi. Lebarnya memang tidak sama, kita hanya pakai 2-7-2 (lebar badan jalan 7 meter dan bahu jalan 2 meter),” katanya, usai menemui Gubernur Sulsel Prof Nurdin Abdullah di Kantor Gubernur, Rabu (10/10/2018). 

Satu poros jalan lainnya yang juga banyak mengalami kerusakan adalah Maros-Bone. Untuk pembangunan di area ini, BBPJN XIII memastikan tak ada lagi pengerjaan tambahan. BBPJN baru menyelesaikan 2,4 kilometer yang ada di segmen 1, elevated road masuk dalam bagian ini. 

“Poros Maros- Bone cukup panjang 166 km. Di sini ada 6 segmen yang menjadi pekerjaan rumah kami, sampai spot terakhir di Sumpang Labbu. Ada arahan dari Kementerian tahun depan belum boleh ada paket multiyears baru lagi,” jelasnya. 

Untuk itu pihaknya, meminta dukungan Pemprov Sulsel agar bersurat ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat agar kelanjutan pembangunan di poros Maros-Bone tetap menjadi prioritas di tahun 2020. (*)