Makassar, Gosulsel.com — Kebijakan Pemkot Makassar yang memungut biaya parkir sangat mahal di ruas Jalan Kartini ikut ditanggapi oleh Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah (NA).

Nurdin menegaskan badan jalan tidak boleh dijadilan area parkir. Apalagi dikomersilkan dengan memungut sewa parkir. “Tidak boleh badan jalan menjadi lahan parkir. Apalagi memungut apa-apa. Ya itu tidak boleh,” ungkapnya kepada Gosulsel.com, saat ditemui di Kantor Gubernur, Rabu (31/10).

Dia menekankan, Pemprov Sulsel ke depan akan membantu kabupaten/kota, khususnya di Makassar, untuk menata sistem perparkiran yang lebih baik dan efisien. Pemprov akan melakukan koordinasi dengan Kota Makassar untuk penataan parkir yang lebih “smart”.

Dia juga minta ketegasan Pemkot untuk tidak mengeluarkan dan memperpanjang ijin sebuah tempat usaha, khususnya yang kerap didatangi orang banyak seperti gedung pesta jika tidak menyiapkan lahan parkir memadai.

Baca Juga: Wow, mulai besok tarif parkir di jalan kartini makassar sampai rp 100 ribu

“Makassar ini macet, salah satu penyebabnya karena persoalan parkir. Orang bikin acara tidak ada parkirannya. Gimana caranya,” keluh Nurdin.

Dia menekankan Pemprov Sulsel ada saatnya akan tegas dalam melihat seluruh persoalan yang berhubungan dengan perparkiran.

Agar Anda tahu, Nurdin Abdullah sudah pernah menginstruksikan kepada Dinas Perhubungan Sulsel untuk membantu mengatasi perparkiran yang semrawut di Kota Makassar.

Namun sejauh ini, belum ada hasil yang cukup signifikan terlihat. Dia menyindir instansi terkait seharusnya malu kalau tidak mampu melaksanakan tugas yang diberikan.(*)

---