MAKASSAR, GOSULSEL.COM — Langkah efisiensi dan efektifitas mulai dilakukan Pemprov Sulsel dalam penyusunan APBD 2019. Salah satunya pengaturan terkait belanja alat tulis kantor (ATK) dan makan-minum setiap kegiatan.

Selama ini, kedua belanja tersebut masing-masing dianggarkan setiap ada kegiatan dan program yang ada di Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ke depan anggaran ini akan disatukan dalam satu bagian.

“Ini untuk lebih efektif. Tanpa disadari selama ini banyak pemborosan atau tidak efisien, apa bila setiap kegiatan ada anggaran makan-minum dan atk. Akan disatukan dalam bagian umum di sekretariat masing-masing,” kata Pj Sekda Sulsel, Ashari Fakhsirie Radjamilo, Selasa (13/11) di Kantor Gubernur.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel ini menjelaskan untuk pengadaan ATK dan makan-minum akan dilelang melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP). Untuk itu dirinya meminta setiap OPD untuk menghitung kebutuhan ATK dan belanja makan-minum selama setahun.

Tak hanya pembatasan belanja ATK dan makan-minum di bawah kepemimpinan Gubernur Sulsel, Prof Nurdin Abdullah, perjalanan dinas juga akan diperketat. Setiap Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) wajib diverifikasi oleh BKD.

“SPPD tetap dibiayai oleh masing-masing OPD. Tapi akan diverifikasi oleh BKD, karena banyak sekali yang berangkat tidak sesuai bidang tugasnya masing-masing. Mulai 2019 juga diawasi oleh KPK,” jelasnya.

Selama ini, kata Ashari perjalanan dinas sering dilakukan dalam bentuk rombongan. Padahal menurutnya, kegiatan tersebut harusnya cukup dihadiri kepala OPD atau jika berhalangan diwakilkan ke kepala bidang, bagian atau kepala sub bidang yang sesuai dengan tupoksinya.

Sebelumnya, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Sudirman Sulaiman menyoroti anggaran makan minum di lingkungan  kantor Gubernur Sulsel yang mencapai Rp.132 miliar.

“Saya kemarin jalan-jalan ke Kabupaten Bone, kita lihat, di sepanjang alur sungai dari udara itu kelihatan kering semua sawah orang padahal jarak dari sungai sangat dekat. Kemudian harus dicatat ini, kita anggaran sekarang untuk jembatan, untuk jalan Rp.250 miliar plus minus, sementara belanja makan minum Rp132 miliar,” ujarnya.

“Saya bilang yang tidak efektif, kita harus efisiensi dalam penganggaran, tetapi bagaimana kita melihat kesejahteraan pegawai. Harus  ada balance yang berbasis kinerja, kita sudah ada jalur melalui TPP,” pungkasnya.(*)

---