Debat Capres belum selesai, kursi undangan sudah tampak kosong saat nobar debat perdana Capres di rumah pribadi Wali Kota Makassar, Danny Pomanto, Kamis (17/1/2019) malam ini/Muhammad Fardi/GOSULSEL.COM

Memahami Gagasan Jokowi & Prabowo Soal Strategi Mengatasi Perilaku Korupsi Pejabat

Kamis, 17 Januari 2019 | 22:36 Wita - Editor: Irwan Idris - Reporter: Muhammad Fardi - GoSulsel.com

MAKASSAR, GOSULSEL.COM – Calon presiden nomor urut 01, Joko Widodo memastikan akan melakukan rekruitmen pejabat publik berbasis kompetensi. Hal ini berdasarkan pertanyaan panelis yang dibacakan moderator pada debat kanidat perdana Capres dan Cawapres di Hotel Bidakarta, Jakarta, Kamis (17/1/2019).

Moderator bertanya, untuk mendudukan jabatan publik seringkali dibutuhkan biaya yang tinggi, sehingga saat menduduki jabatan kadang tidak bisa menghidari perilaku korupsi. Moderator bertanya tentang strategi mengatasi politik berbiaya tinggi.

pt-vale-indonesia

“Prinsipnya rekruitmen itu harus berbasis pada kompetensi bukan nepotesmi,” kata Jokowi.

Tidak hanya itu saja. Menurut Jokowi rekruitmen yang dilakukan secara transparan dan akuntabel akan menghasilkan pejabat publik yang berintegritas.

“Rekruitmen berjalan dengan trasparan dan akuntabel. Contoh rekruitmen ASN kita dilakukan secara terbuka, hasilnya bisa kita cek,” kata dia disambut riuh teriakan pendukungnya yang melaksanakan nonton bareng di kediaman Wali Kota Makassar, Danny Pomanto.

Sementara itu, calon presiden nomor 02, Prabowo Subianto menilai bahwa perlu ada langkah konkrit untuk dan praktis untuk mengantisipasi hal tersebut.

“Jadi saya kira seorang kepala pemerintah eksekutif, kalau punya niat kita berani memberikan terobosan-terobosan agar pejabat publik itu memiki pendapatan yang tinggi,” kata dia.

Spesifik soal pejabat politik, Prabowo berpendapat bahwa perlu memotong dan menghilangkan akar kampanye yang membutuhkan biaya yang tinggi.

“Jadi kita potong biaya kampanye,” kata dia. Dia menjelaskan bahwa pemotongan biaya kampanye yang dimaksud adalah tidak menguasai instrumen kampanye dengan membayar biaya tinggi, seperti mengiklan pada media penyiaran.(*)


BACA JUGA