MAKASSAR, GOSULSEL.COM — Pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar, Andi Luhur Priyanto menilai langkah KPU RI mengumumkan caleg eks narapidana korupsi patut diapresiasi. Dia enggan menanggapi kemungkinan langkah KPU RI menguntungkan salah satu pasangan capres. Alasannya itu bukan ranah KPU.

“Langkah KPU mengumumkan daftar caleg mantan koruptor harus diapresiasi. Persoalan apakah ini menguntungkan atau merugikan pasangan capres tertentu, itu bukan ranah penyelenggara. Sebaiknya memang penyelenggara lebih progresif, mendorong instrumen untuk mencegah lahirnya calon-calon koruptor baru dari proses elektoral yang ada,” kata Andi Luhur, Jumat (1/2/2019).

Dia menjelaskan secara rinci, bahwa isu korupsi dalam kontestasi Pileg 2019 akan selalu menjadi bahan untuk negative campaign. Faktanya, semua partai punya kader yang tersangkut kasus korupsi, di hampir semua tingkatan kepengurusan. 

“Korupsi politik merupakan salah satu dampak dari bekerjanya sistem politik elektoral yang berbiaya mahal. Saya kira tidak ada satu partai politik pun yang berani mendeklarasikan diri sebagai partai yang bersih, kecuali partai baru yang belum lulus ujian elektoral,” jelasnya.

Masih lanjut dia, tentu ada pengaruh elektoralnya, tetapi soal signifikansi dengan naik atau turunnya peringkat perolehan suara, menurutnya perlu ditelisik lebih jauh. 

“Apalagi sistem pemilihan juga tidak memberi koneksi langsung antara perilaku elit nasional dengan caleg mereka di daerah. Meskipun demikian, Caleg daerah akan sulit mengeksplorasi isu-isu anti korupsi sebagai agenda perjuangan mereka di DPRD,” tandasnya.(*)

---