BULUKUMBA, GOSULSEL.COM — Pemerintah Kabupaten Bulukumba menerima kunjungan rombongan dari pelaksana program Peduli yang dilaksanakan oleh Lakpesdam NU Bulukumba, disponsori oleh Kemitraan dan The Asia Fondation (TAF), di ruang Rapat Bupati, Rabu (6/2/2019). 

Rombongan diterima langsung Bupati Bulukumba A. M. Sukri A. Sappewali bersama Wakil Bupati Bulukumba Tomy Satria Yulianto.

Rombongan terdiri dari Lakpesdam PBNU Jakarta Abi S. Nugroho, Elsa Marliana dan Nurul Firmansyah dari TAF, serta Wahyu Basir dan Ima Susilowati sebagai Reviewer Program. Menurut Ketua Lakpesdam NU Bulukumba Nur A’la, kunjungan tersebut dimaksudkan untuk mereview program Peduli yang telah dilaksanakan selama ini dengan sasaran komunitas marginal.

“Jejak dari program dapat kita lihat di pendampingan warga di Kahayya terkait kopi kahayya dan pengelolaan DAS. Kemudian di komunitas Adat Ammatoa bagaimana warga disana sudah melakukan perekaman elektronik melalui berbagai pendekatan,” ungkap Nur A’la.

AM Sukri Sappewali menyampaikan terima kasihnya kepada para pengurus Lakpesdam NU atas sumbangsihnya terhadap pembangunan di Kabupaten Bulukumba melalui program Peduli.

“Kami sangat berterima kasih kepada Lakpesdam NU yang telah banyak berkiprah untuk menginisiasi dan mendorong Desa Ramah Anak di Bulukumba maupun kegiatan lain untuk mendorong pembangunan di daerah terpencil seperti Kawasan Adat Ammatoa Kajang, maupun Kahayya,” kata Bupati l, AM Sukri Sappewali.

Hal senada disampaikan oleh Wakil Bupati Tomy Satria Yulianto, bahwa apa yang telah dilakukan oleh Lakpesdam NU di Desa Bialo dalam mendorong Desa Ramah Anak dengan kegiatan seperti Musrembang Anak tingkat Desa, perlu diapresiasi. Untuk itu, Wakil Bupati meminta perlunya upaya mendorong pembangunan berbasis masyarakat melalui kerjasama dengan memanfaatkan potensi yang ada.

“Kita juga berharap ada replikasi dari desa lain, minimal ada contoh dari desa lain dengan landskap desa yang berbeda, misalnya, sudah ada Desa Bialo, ada juga desa di Bontotiro, ada di Kajang dan di Bulukumpa,” tantang Tomy Satria Yulianto.

Menanggapi pertanyaan dari rombongan, terkait sejauh mana anggaran desa digunakan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat, khususnya untuk anak-anak dan kaum perempuan. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Andi Ukke Indah Permatasari mengemukakan bawah secara regulasi, pemanfaatan dana desa memungkinkan untuk dikembangkan dalam kegiatan pemberdayaan tersebut.

“Bulukumba ini, Peraturan Bupati yang terkait pemanfaatan dana desa untuk pemenuhan hak anak sudah ada. Kita berharap agar desa lain bisa mereplikasi dan mencontoh desa yang sudah menerapkan pemenuhan hak-hak anak maupun program lainnya,” kata Andi Ukke.

Muhajir yang mewakili Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menuturkan bahwa, kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Anak di Kabupaten Bulukumba sudah berjalan dalam dua tahun terakhir. Menurutnya kegiatan tersebut sebagai perwujudan pemenuhan hak anak utamanya untuk mengambil bagian dalam perencanaan pembangunan.

Selain itu, lanjut Muhajir, pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Bulukumba telah melakukan sosialisasi Desa dan Kelurahan Layak Anak untuk meningkatkan kategori pencapaian Kabupaten Layak Anak yang diterima dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2018 lalu.

“Kita berharap agar kategorinya bisa meningkat dari tahun sebelumnya. Maka sosialisasi tersebut perlu terus dilakukan,” ungkapnya.(*)